Membaca Realitas
728×90 Ads

Kuasa Hukum Briptu Nikmal Berharap Hakim Pertimbangkan Fakta Persidangan

TERNATE (kalesang) – Setelah di pecat dari anggota Polri, Briptu. Nikmal juga harus menjalani proses pidana terhadap dirinya atas dugaan pelecehan seksual pada Anak dibawah umur.

Pada tanggal 18 Januari 2022 lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Briptu Nikmal, dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda berupa uang tunai sebesar Rp. 5 Miliar dan subsider selama 3 bulan kurungan penjara.

Sidang lanjutan, Selasa (08/2/2022) di Pengadilan Negeri Ternate dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa melalui kuasa hukumnnya. Berdasarkan dari Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa, Fahrudin Maloko, meminta sekiranya majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan tidak mengesampingkan hak-hak korban selaku anak dibawah umur.

“Pada pokonya dalam pledoi itu, kami meminta agar terdakwa Nikmal dibebaskan demi hukum dalam dakwaan primer pertama, kedua maupun dakwaan subside pertama dan kedua. Jadi dalam nota pembalaan kami itu sudah kami uraikan tentang fakta-fakta persidangan untuk menjadi pertimbangan hakim,” jelasnya.

Menurutnya berdasarkan pada fakta-fakta persidangan unsur-unsur yang Jaksa Penuntut dakwakan pada kliennya tidak terpenuhi.

“Jadi berdasarkan pada fakta persidangan berupa unsur paksaaan, kekerasan kemudian unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan beberapa unsur lainnya menurut kami dalam persidangan tidak terbukti.” Ungkap Fahrudin.

Jika dilihat pada pasal 185 ayat 6 dalam KUHAP terdapat beberapa indikator yang dipakai oleh Hakim dalam hal memutuskan perkara. Dalam indikator tersebut dimana terdapat kategori terkait dengan keterangan-keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat.

“Menurut kami, didalam persidangan ada beberapa keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat. Sehingga menurut kami selaku Kuasa Hukum berkeyakinan bahwa terdakwa dapat dibebaskan oleh majelis Hakim.” Jelasnya.

Sebelumnya diketahui, Terdakwa Briptu Nikmal, didakwa telah melangar Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo  pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke-2 atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

 

Penulis: Tim| Editor: Wendi Wambes

728×90 Ads