Membaca Realitas
728×90 Ads

Dua Terdakwa Kasus Neutika Divonis Bebas, Duanya Lagi Penjara

TERNATE (kalesang) – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan kapal Neutika yang berugikan negara Rp4,7 miliar kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (16/2/2022) dengan agenda pembacaan putusan.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Achmad Ukayat didampingi dua anggota Khadija Amalzaen Rumalean dan Aminul Rahman.

Hadir empat terdakwa masing-masing Imran Jakub selaku mantan Kadikbud Malut, Reza selaku Ketua Pokja I ULP Malut, dan Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT Tamalanrea Karsatama dan Zainuddin Hamisi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim memvonis bebas dua terdakwa yakni mantan Kadikbud Malut Imran Jakub dan mantan Ketua Pokja I ULP Malut, Reza.

Sementara dua terdakwa lain yakni Direktur Utama PT Tamalanrea Karsatama Ibrahim Ruray selaku pemenang tender dan pejabat pembuat komitmen Zainuddin Hamisi dinyatakan terbukti bersalah.

Ibrahim Ruray divonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Sedangkan Zainuddin Hamisi 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

Dalam amar putusan itu, Majelis menolak dakwaan terhadap Imran Jakub dalam memperkaya diri sendiri sesuai dengan tuntutan dan dakwaan primer dari JPU, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU 20/2001 tentang Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP setelah melihat fakta hukum pada sidang-sidang sebelumnya.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Imran Jakub tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer maupun subsider, membebaskan terdakwa dari segala yang menyangkut dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan hak-hak serta martabatnya seperti keadaan semula, membebaskan terdakwa keluar dari tahanan penjara.” Ungkap Ketua Majelis Hakim.

Selanjutnya, kedua terdakwa Ibrahim Ruray dan Zainuddin Hamisi diberi waktu selama satu minggu untuk melakukan pengembalian uang negara. Jika selama satu minggu tidak dikembalikan, maka harta benda yang dimiliki kedua terdakwa akan disita.

Menanggapi hasil putusan ini, Kuas Hukum terdakwa Imran Jakub, Sahidin Malan bersikap siap melakukab upaya hukum apabila adanya kasasi dari JPU.

Terpisah, menanggapi hasil putusan ini , Arnol Musa selaku Kuasa Hukum terdakwa Ibrahim Ruray menyatakan harusnya ada pertimbangan yang sama oleh Hakim terhadap kliennya.

“Karena sesuai bukti bahwa kapal ada dan didistrusi ke sekolah-sekolah dan seharusnya klien kami juga dipertimbangkan yang sam.” Singkatnya.

Sementara sikap optimis diutarakan terdakwa Imran Jakum melalui Kuasa Hukumnya, Sahidin Malan.

“Jikalau nanti ada kasasi, kita akan siap dan optimis hadapi itu dan selesaikan dan menangkan.” Katanya.

Sekedar untuk diketahui, sebelumnya keempat terdakwa dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.(tr-07)

 

Reporter: Ikky Ahdian Umage
Editor: Zulfikar
728×90 Ads