Membaca Realitas
728×90 Ads

Pengakuan Hukum Setengah Hati Terhadap Masyarakat Adat

OLEH : MUHLIS BUAMONA

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengatur berbagai tindakan dalam kehidupan bernegara, pernyataan ini selaras dengan UUD NRI 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka secara tidak langsung baik masyarakat maupun pemerintah harus taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain hukum positif yang menjadi dasar pemberlakuan hukum secara nasional, Indonesia juga masi menerapkan hukum agama dan hukum adat yang mengambarkan identitas masyarakat Indonesia.

Jauh sebelum Sukarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekan Negara Indonesia, masyarakat adat di daerah-daerah Indonesia telah menerapkan hukum adat yang berdasarkan pada norma-norma yang diciptakan para leluhur dan ditaati oleh generasi secara turun temurun hingga sekarang ini.

Hal ini didasarkan pada pernyataan Muhammad Yamin dalam rapat pembentukan UUD NRI 1945 yang diselenggarakan oleh BPUPKI yang mengemukakan bahwa persekutuan-persekutuan rakyat telah membuktikan secara langsung mengurus tata kehidupan dalam bermasyarakat, yang diantaranya pembagian hak-hak atas tanah, sudah mengenal nama Desa, kampong, marga, dan dusun.

Hal inilah yang dimaksud dengan suatu instrumen hukum adat yang menjadi salah satu pedoman bagi masyarakat Indonesia sebelum masa kemerdekan.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Von Savigni bahwa hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan masyarakat. Maka hak-hak tanah masyarakat adat merupakan salah satu bentuk perolehannya berdasarkan hukum pembagian tanah menurt adat yang berada di setiap Daerah Indonesia, dan secara tegas bersumber dari kebiasaan para leluhur, bahkan di Indonesia sendiri salah satu yuris belanda, Van Volenhoven, menjelaskan dalam bukunya Het adarecht van Nederlandsh-indie 1906.

Terdapat 19 lingkungan hukum adat yang berlaku di Indonesia diantaranya Aceh, Gayowa, Minangkabau, Sumatra Selatan, Melayu, Bangka, Kalimantan, Minahasa Gorongtalo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku-Ambon, Irian, Kepulauan Timor, Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Darah Kerajaan Solo- Yogyakarta, Jawa Barat.

Seiring perkembangan zaman, Indonesia mendapat posisi dilematis dalam mempertahankan hak atas tanah  adatnya sebagai nilai yang terintegral dalam diri, hal ini di pengaruhi dominasinya ideologi kapitalis yang merangkap sektor perekonomian dengan misi kesejahteraan yang dinilai dari lajunya infrastruktur pembangunan dan arus pertambangan yang meluas,

maka sudah pasti kehidupan masyarakat adat akan di kekang dengan sistem otoritas pemerintah jika mendesain sebuah perlawanan. Sejalur dengan apa yang diungkapkan oleh Heilbrone bahwa, darah yang akan menghidupkan para ideologi kapitalisme.

Masyarakat adat seakan tak memiliki pengakuan hukum dan perlindungan  bagi Negara, mereka di diskriminasi, desa adatnya dipindahkan, dan ketika buat perlawanan mereka terdekam dibalik jeruji besi dan sebagian juga di eksekusi mati. Berbagai kejadian miris yang menyekik masyarakat adat  sampai saat ini tak kunjung dapat di selesaikan, sebagaimana data konflik yang di lansir oleh BeritaSatu dengan Narasumber Dewi Kartika, selaku Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) bahwa, konflik agraria dalam catatan akhir tahun 2021 tetap meningkat.

Berdasarkan pemantauan KPA ada sebanyak 207 letusan konflik di 32 provinsi yang tersebar di 507 desa dan kota. Korban yang terdampak kini mencapai 198.895 kepala keluarga dengan luas lahan berkonflik 500.062 hektar. Dalam data ini sebagian besar juga korbannya masyarakat adat.

Upaya Negara yang setengah hati terhadap masyarakat adat terbukti dalam UUD NRI 1945 pasal 18B ayat (2) yang secara tegas menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan mesyarakat hukum adat  beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Legitimasi norma dasar tersebut hanya penyenang ketika di bacakan dan ketika melihat implementasi yang ada hanyalah kekecewaan besar. Pada sisi lain, diperkuat dengan adanya pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas tanahnya, sebagaimana munculnya putusan Mahkama Konstitusi (MK) No 35 tahun 2012 menegaskan kembali bahwa hutan adat milik masyarakat adat dan bukan milik Negara, selain itu putusan MK ini juga diberi rekomendasi untuk melakukan perlindungan hak tanah masyarakat adat yang diatur lanjut di setiap Peraturan Daerah (PERDA).

Walau masyarakat adat mendapat pengakuan hukum yang mengikat terhadap hak milik atas tanahnya, Negara masih saja tunjukan sikap politik oligarkinya dengan merumuskan regulasi yang berpihak pada penguasa dan pengusaha. Senjata ampuh yang biasa di pakai oleh Negara ialah logika hukum dari UUD NRI 1945 yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3) dan UUPA No 5 tahun 1960 yang secara eksplisit tertuang dalam pasal 2 dengan konsep norma Hak Menguasai Negara (HMN).

Sikap Negara, mengakibatkan kerancuan dalam konstruksi hukum positif dan sudah menjadi hal pasti bahwa hukum adat yang diakui dalam hukum positif tak dapat menyentuh secara kongkrit atas perlindungan hak tanah masyarakat adat.

Hal ini dikarenakan pengakuan dalam UUD NRI 1945 masih bersifat abstrak, dan dalam putusan MK No 35 tahun 2012 yang mengikat para pihak yang mengajukan gugatanya ke pengadilan, sebab sifat putusan hakim tak bisa di berlakukan seperti UU yang dapat berlaku umum, sebagaimana tercermin pada asas Inter Partes bahwa, putusan pengadilan mengikat hanya kepada mereka yang berperkara.

Supa ya kedudukan hak masyarakat adat mendapat sentuhan hukum yang kuat, RUU masyarakat adat sudah sepantasnya di sahkan oleh Pemerintah dan DPR, jangan hanya di jadikan wacana yang berakhir pada ruang hampa.

Selain itu bisa di tempuh jalur Pemerintah Daerah agar dapat merumuskan suatu Perda untuk pengakuan masyarakat adat, dan konsep ini harus di lakukan di setiap daerah provinsi dan diikuti oleh kabupaten/Kota.

Bahkan dengan memudahkan masyarakat adat ketika mengakses aturan yang mengakui hak tanah adatnya, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan sosialisasi terhadap Perda yang dia buatnya, hal ini dikarenakan mereka yang lebih memahami kondisi adat di wilayahnya masing-masing.

728×90 Ads