Membaca Realitas
728×90 Ads

Sejumlah ASN Pemkot Ternate ‘Diusir” dari Ruang Rapat DPRD, Ini Penyebabnya

TERNATE (kalesang) – Sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Ternate tidak diperbolehkan masuk dalam ruang Rapat Paripurna Ke-III penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021 yang disampaika Walikota DR Tauhid Soleman.

Hal ini dikarenakan ASN tersebut menggunakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), padahal dalam undangan rapat paripurna telah diintruksikan menggunakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Sekretaris Dewan (Sekwan) Aldhy Ali mengatakan bahwa pelaksanaan paripurna harus tertib sesuai dengan tata tertib (Tatib).

“Jadi para undangan yang di undang dalam pelaksanaan paripurna itu harus mengikuti dengan uniform yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam surat.” Jelas Aldhy.

Aldhy menjelaskan prinsipnya sekretariat dewan hanya menjalankan amanat dan instruksi dari tatib melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD.

“Kedepan akan seperti itu, mungkin sebelum-sebelumnya masih ada toleransi dan segala macam mengingat pada sidang terakhir sebelum saya masuk ada interupsi dari BK terkait dengan penggunaan uniform.” Katanya.

Sementara, anggota BK DPRD Kota Ternate, Sudarno Taher mengatakan walaupun hari Korpri tetapi undangan yang sudah disampaikan lebih awal itu bahwa untuk menghadiri paripurna harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Seperti menggunakan PSR.” Ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bilang pada rapat paripurna sebelumnya BK DPRD sudah melakukan interupsi.

“Makanya di awal tadi, banyak yang kosong kursi karena yang lain sementara pulang ganti baju dan BK akan terus kontrol.” Pungkasnya.(tr-01)

 

 

Reporter: Rahmat Akrim l Editor: Wawan Kurniawan
728×90 Ads