Membaca Realitas
728×90 Ads

HMI Tidore Desak Walikota Ali Ibrahim Copot Kasat Pol PP, ini Peyebabnya

TIDORE (Kalesang) – HMI Cabang Tidore Mendesak Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim untuk mengevaluasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan jajarannya.

Desakan ini karena sejumlah Kader HMI Cabang Tidore dianiyaya oleh anggota Satpol PP pada aksi mahasiswa yang menamakan diri Front Barisan Rakyat Tidore Bergerak pada Kamis (24/3/22) di depan Kantor Walikota Tidore Kepulauan terkait Kondisi Banjir di Desa Trans Maidi Kecamatan Oba Selatan.

Ketua HMI Cabang Tidore Ilham Fahri menyayangkan sikap dari lapisan keamanan dalam mengawal masa aksi khususnya Satpol PP.

“tindakan arogansi dan represif itu, mengakibatkan beberapa mahasiswa menjadi korban, salah satunya Kader HMI Cabang Tidore atas nama Irfan Laher.”Ungkap Ilham saat ditemui kalesang.id Kamis sore

Kata Ilham, masa aksi yang melakukan demonstrasi didepan kantor wikota itu tidak mendapat respon Pemkot sehingga massa aksi mengambil langkah dengan membakar Ban mobil di gerbang Pintu masuk Kantor Walikota Tidore Kepulauan sebagai sikap protes terhadap pemerintah kota.

Namun pembakaran ban bekas tersebut memicu kericuhan antara mahasiswa dan Satpol PP.

“Dari insiden tersebut salah satu kader HMI mengalami memar dibagian wajah, kaos yang digunakan pun sobek, dan juga Gordom HMI pun hampir putus”. Tutur Ilham menceritakan kronologi siang tadi

“Tindakan seperti itu sangat tidak manusiawi dan melecehkan HMI secara institusi, sebab berkaitan dengan simbol HMI yang digunakan oleh Kader HMI selaku Pengurus Cabang.” Cetusnya

Untuk itu, HMI Cabang Tidore meminta Walikota Tidore Kepulauan untuk segera mengavaluasi Kasat Pol PP beserta jajarannya.

“Walikota harus mengevaluasi Kasat Pol PP, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi mengunakan kekerasan fisik kepada masa aksi”. Seru Ilham

Karena kehadiran mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Selain itu, Ilham juga meminta Walikota Tidore Kepulauan untuk mengkoordinasikan kepada Kapolres Tidore melalui Forkopimda agar menginstrusikan jajaran anggota polres yang bertugas dalam pengamanan unjuk rasa agar tidak melakukan tindakan-tindakan represif kepada mahasiswa apabila mereka melakukan aksi. (tr-04)

Reporter : M Rahmat Syafruddin | Editor: Ibrahim

728×90 Ads