Membaca Realitas
728×90 Ads

Dugaan Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Lola Dituntut 6 Tahun Penjara

TIDORE (kalesang) – Mantan Kepala Desa (Kades) Lola, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, MSA alias Saleh dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tidore Kepulauan (Tikep).

Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU Kejari Tikep, Alexander Maradentua dalam sidang dengan agenda pembacaan Surat Tuntutan di Pengadilan Negeri Ternate, Jln. Stadion, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (13/4/2022) siang.

Diketahui, mantan Kades Lola itu diduga melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 – 2019. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kota Tikep yaitu sebesar Rp902.920,500,00.

“JPU dalam membacakan surat tuntutannya menyampaikan, terdakwa M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam dakwaan primair.” Ujar Kasi Intel Kejari Tikep, Gama PaLias kepada kalesang.id.

Gama memaparkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan terancam dipidana. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

“JPU menjatuhkan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa MSA dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.” Ungkapnya.

Selain itu, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Poin tuntutan lain yaitu, memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp902.920.500.

“Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa penuntut umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dengan pidana penjara selama 3 ahun.” Paparnya.

Persidangan akan kembali dilanjutkan pada Hari Rabu (20/4/2022) dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) dari terdakwa.

Sekedar informasi, sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Khadijah Amalzain Rumalean didampingi Hakim Anggota Samhadi dan Aminul Rahman.(tr-04)

 

Reporter: M Rahmat Syafruddin l Editor: Zulfikar
728×90 Ads