Membaca Realitas
728×90 Ads

DPRD Ungkap Penyebab Ketidakstabilan Harga Ikan di Tidore

TIDORE (kalesang) – Harga ikan di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara tidak stabil. Padahal 30 – 40 persen nelayan hingga pemilik kapal di Maluku Utara adalah warga Tidore. Hal ini diakui Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Mochtar Djumati.

Mochtar mengungkapkan, penyebab ketidakstabilannya harga ikan tidak hanya persoalan es balok yang baru-baru ini telah dikelola swasta seharga Rp25.000/balok dari harga sebelumnya saat dikelola Pemda dengan harga seharga Rp10.000/balok saja, namun ada banyak faktor mulai dari stok ikan terbatas hingga sarana dan prasarana tidak yang tidak mendukung.

“”Bukankah sudah sejak lama harga ikan di Tidore mahal?. Ketidakstabilan hagra ini sudah terjadi sejak lama sehingga perlu ada upaya stabilisasi. Ini karena kita belum punya kesiapan sarana prasarana pendukung jika pendaratan ikan di Tidore dengan stok yang besar.” Ungkapnya kepada kalesang.id, Kamis (14/4/2022).

Lanjutnya, terkait harga es balok yang mahal itu disebabkan karena tidak lagi di produksi di Tidore melainkan di pasok dari Ternate.

“Itu sebabnya bahwa dulu harga es balok Rp10.000/balok karena pabrik es nya disini. Sedangkan sekarang es baloknya dipasok dari Ternate. Alasan es balok tidak di produksi di Tidore karena sudah tidak mampu membayar listrik.” Jelas Mochtar.

Mirisnya, cold storage atau tempat pemampungan ikan yang mengalami kerusakan  diperbaiki secara swadaya oleh warga. Padahal itu adalah tanggungjawab Pemprov Maluku Utara dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Ini tidak dianggarkan oleh Pemprov.” Cetusnya.

“Terkait aset yang telah diserahkan, Pemprov harus bertanggung jawab dong.” Sambung Mochtar.

Mochtar menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kunjungan ke Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan masalah ini dan memintai keterangan Kadis DKP Provinsi Maluku Utara.

Diakhir wawancaranya, Mochtar mengutarakan belasungkawa atas meninggalnya istri kadis DKP Provinsi Maluku Utara serta sikapnya secara terbuka ke Pemprov Maluku Utara terutama DKP Provinsi.

“Selaku wakil ketua DPRD Tikep meminta kepada Kepala Dinas DKP Provinsi Maluku Utara agar segera memperhatikan PPI Foto agar masyarakat yang menggunakan fasilitas disitu yang termasuk Maluku Utara juga, dapat merasakan efektivitasnya dengan baik listrik, pabrik es, maupun cold storage.” Pungkasnya.(tr-04)

 

 

Reporter: M Rahmat Syafruddin l Editor: Zulfikar
728×90 Ads