Membaca Realitas
728×90 Ads

Terkait LKPJ Walikota, Mayoritas Fraksi Soroti Turunnya PAD

TERNATE (kalesang) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate tahun 2021 menjadi sorotan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Ternate atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Ternate tahun 2021.

Ada empat fraksi DPRD Kota Ternate yang memberi tanggapan atas LKPJ Walikota Ternate terkait PAD tahun 2021 guna menjaga pendapatan daerah agar bisa lebih baik ke depan.

Sebagaimana dalam pandangan fraksi PPP yang disampaikan oleh Muzakir Gamgulu, realisasi PAD tahun 2021 mencapai Rp87.013.552.298 atau 70,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp123.097.508.130.

“Berarti sesuai presentasi terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020 dimana mencapai 91,13 persen.” Ujar Muzakir, saat membacakan rekomendasi, Kamis (14/4/2022).

BACA JUGA: Berikut Pandangan Umum Fraksi NasDem Terhadap LKPJ Walikota Ternate Tahun 2021

Menurut pendapat fraksi PPP, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate perlu ketegasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola PAD terkait kerja-kerja lapangan guna menggenjot PAD dan mengurangi tingkat kebocoran.

Selain PAD, fraksi PPP menyoroti persoalan gedung-gedung pasar yang telah dibangun oleh pemerintah namun tidak dimanfaatkan secara baik sesuai peruntukannya seperti Pasar Bastiong di Kecamatan Ternate Selatan dan Pasar Dufa-Dufa di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.

“Ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Ternate untuk dimanfaatkan dengan baik dalam rangka menggenjot PAD Kota Ternate.” Kata Muzakir.

Senanda juga disampaikan fraksi Berkarya Perindo melalui juru bicara Rustam Saribula, yang menyoroti tingkat kebocoran PAD Kota Ternate maka diusulkan adanya pengembangan manajemen PAD dengan prinsip profesional efisien dan transparan.

“Karena pengelolaan pendapatan daerah tahun 2021 masih menggunakan cara-cara manual yang sangat berpeluang terjadi kebocoran PAD.” Sebut Rustam.

Sementara Makmur Gamgulu dari fraksi Golkar mengkritisi adanya perbedaan data terkait realisasi PAD yang dilaporkan Walikota Ternate dalam LKPJ dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), dimana terdapat selisih atau defiasi diangka kurang lebih Rp3,7 miliar.

“Untuk itu mohon dimasukkan dalam catatan dan rekomendasi DPRD agar dipertegas dalam rapat Paripurna penyampaian kepada Pemerintah Kota Ternate.”Ungkap Makmur.

Selain itu, dari fraksi PKB mengusulkan adanya kesadaran masyarakat terkait wajib pajak, wajib retribusi serta adanya koordinasi intensif yang melibatkan perangkat daerah dalam menentukan target PAD.(tr-01)

 

Reporter: Rahmat Akrim l Editor: Wawan Kurniawan
728×90 Ads