Membaca Realitas
728×90 Ads

Walikota Ternate Diminta Fungsikan SKPD Awasi SPBU

TERNATE (kalesang) – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kian membuat masyarakat menjerit. Kondisi ini menggugah nurani ribuan mahasiswa di Indonesia untuk terjun ke jalan mendesak pemerintah menurunkan kembali harga BBM.

Seperti yang terjadi di Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (18/4/2022). Mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa penolakan harga BBM kedua kalinya.

Menanggapi permasalah ini, Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy menyampaikan dukungan pihaknya atas aspirasi yang disuarakan oleh para mahasiswa tersebut.

“DPRD prinsipnya menerima aspirasi tersebut dan sesuai ketentuan akan disampaikan ke pemerintah daerah.” Ujar Muhajirin ketika diwawancarai kalesang.id, Senin (18/4/2022).

Menurut dia, pemerintah harus segera melakukan koordinasi antar instansi, lembaga dan juga pengusaha guna memastikan harga pasar yang melambung itu. “Harga pasaran yang melambung diluar SPBU misalnya eceran.” Ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan bahwa, ini adalah ranah pemerintah untuk mengintervensi hal tersebut baik secara administrasi maupun teknis.

“Kami di DPRD berharap segera pemerintah mengambil langkah. Walikota telah berjanji kalau tidak salah di berita-berita online bahwa, akan mengintervensi memastikan harga BBM eceran yang melambung tinggi.” Katanya.

Ia berpendapat bahwa, kegiatan usaha yang tidak legal seperti antri jerigen di SPBU harus diawasi secara ketat oleh pemerintah.

“Dengan cara tugaskan dinas-dinas terkait untuk turun ke lapangan memastikan harga BBM. Ada tidaknya kegiatan-kegiatan usaha yang tidak legal atau tidak resmi, orang bawa jerigen ambil minyak di SPBU itu yang harus dipantau pemerintah, dimaksimalkan agar dilarang.” Ungkapnya.

“Walikota harus memfungsikan SKPD terkait, ada Satpol-PP, kita punya payung hukum untuk memfungsikan itu semua. Satpol-PP difungsikan melalui koordinasi dengan dinas terkait.” Sambung Muhajirin.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Ternate ini menyarankan, jika ada SPBU yang memberikan ruang pelayanan terhadap pengguna jerigen maka harus diberikan teguran atau dicabut izin usahanya.

“Karena izinnya di daerah sini, dicabut izinnya supaya kegiatannya tidak lagi jalan.” Cetusnya.

“Semuanya ada di pemerintah. Kami DPRD sudah berulangkali mengingatkan sebab, DPRD tidak bisa sampai menentukan teknisnya. Tetapi kita ini kan koordinasi, mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah untuk segera melakukan itu.” Tandasnya.(tr-01)

 

 

Reporter: Rahmat Akrim l Editor: Zulfikar

728×90 Ads