Membaca Realitas
728×90 Ads

Di Bawah Kepemimpinan Nirwan MT Ali, IKA FH Unkhair Ternate Gelar Refleksi di Malam Pergantian Tahun

TERNATE (kalesang) – Menyambut malam pergantian tahun 2023-2024, Ikatan Keluarfa Almuni (IKA) Fakultas Hukum (FH) Unkhair Ternate gelar refleksi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Maluku Utara (Malut).

Refleksi tersebut berlangsung di Sekretariat IKA Hukum Unkhair Ternate, di Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, pada Minggu (31/12/2023) malam, yang dihadiri sejumlah alumni dan mahasiswa. 

Dalam kegiatan tersebut, terdapat dua pembicara dari praktisi hukum Unkhair Ternate, yakni Abdul Kader Bubu dan Faisal Malik.

Praktisi Hukum Tata Negara Unkhair Ternate, Abdul Kadir Bubu mengatakan, dalam catatan refleksi, ada 3 kepala daerah di Maluku Utara yang sudah terjerat kasus korupsi dan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga pejabat yang ditangkap KPK, lanjutnya, terdiri dari mantan Gubernur Malut 2 periode Thaib Armain ditangkap pada tahun 2015 lalu, terkait kasus korupsi dana tak terduga tahun anggaran 2004. Kemudian, mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus yang ditahan oleh KPK pada tahun 2018 terkait kasus korupsi pengadaan lahan bandara Bobong tahun anggaran 2009.

“Dan terakhir, Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) terjerat OTT KPK pada 19 Desember 2023, terkait suap proyek multiyers.” Kata Abdul Kader Bubu.

Dari ketiga kasus kepala daerah itu, Abdul Kader Bubu kemudian memfokuskan kasus AGK, pasalnya baru terjadi beberapa pekan kemarin.

Kata dia, dalam kasus AGK yang disangkakan persoalan suap proyek jalan Matuting-Rangrangan dan ruas jalan Saketa-Dehepodo itu diawasi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Oleh sebab itu, pengawasan kejaksaan itu patut dipertanyakan, karena pada akhirnya AGK terjaring OTT KPK.

“Proyek itu sebelumnya, mulai dari proses tender sudah dilakukan pemdampingan  oleh kejaksaan. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan kejaksaan yang sudah begitu ketat melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tender proyek dan hingga dilakukan pendampingan, tetapi masih tetap kena OTT.” Ujar Dade sapaan akrab Abdul Kader Bubu.

Dengan begitu, menurut dia, KPK harus lebih memperluas persoalan yang menyeret AGK, sehingga kinerja pendampingan oleh kejaksaan itu bisa terang ke publik.

Selain itu, dia menambahkan, seharusnya KPK dengan kewenangan supervisinya, dapat memperluas penyelidikannya, karena di Maluku Utara tidak hanya masalah AGK, akan tetapi ada juga persoalan pertambangan yang berkaitan dengan perizinan.

Olehnya itu, jika hal tersebut dilakukan, dia sangat meyakini KPK dipastikam akan menemukan masalah-masalah tersebut dan akan ada penegakan hukum terhadap dugaan korupsi sumber daya alam di Maluku Utara.

“Itu catata refleksi kali ini, sehingga menurut saya itu yang harus diperhatikan di tahun 2024.” Katanya.

Hal yang sama juga disampaikan pembicara Faisal Mailk, hanya saja penjelasan Faisal lebih dari aspek administrasi dan hukum pidana.

“Saya mencermati penegakan hukum pidana pada beberapa catatan penting yang menjadi atensi cukup kuat di Indonesia maupun Maluku Utara di tahun 2023.” Katanya.

Faisal menjelaskan, beberapa catatan kasus itu, di antaranya pidana korupsi yang menyeret Johnny G Plate pada kasus menara BTS 4G Kominfo, kemudian pidana korupsi di Kementerian Pertanian oleh Syahrul Yasin Limpo yakni gratifikasi dan pemerasan.

Dari kasus di Kementan ini juga menyeret nama Ketua KPK Firli Bahuri. Selain itu, kasus Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej yang menerima suap senilai Rp8 miliar.

“Jadi, mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini adalah kebanyakan kader terbaik Partai Nasdem, dan kita sangat sayangkan, sebab moto partai ini adalah restorasi yang harus dijunjung.” Ujarnya.

Lanjut dia, telah mengkonfirmasi bahwa undang-undang korupsi yang dikatakan begitu sempurna, karena telah menjelaskan kualifikasi perbuatan pidana dan ancaman pidana yang begitu tinggi, ternayata masih terjadi korupsi.

“Ini membuat kita bertanya, ada apa dengan tata kelola pemerintahan saat ini, karena norma hukum pidana yang sangat tegas, tapi masih saja ada kasus korupsi.” Bebernya.

Di Maluku Utara, kata dia, masalah korupsi juga menjerat banyak pejabat pemerintah. Bahkan isu yang paling terjadi saat ini adalah kejahatan terhadap lingkungan. Kebanyakan kasus, orang yang paling getol menyuarakan kejahatan lingkungan, justru mendapat kriminalitas dari institusi penegak hukum.

“Poinnya untuk tahun baru ini, kejahatan terhadap lingkungan hidup, harus ada atensi dari negara, utamanya penegakan hukum dalam menegakkan norma hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan.” Tegasnya.

Dia mencontohkan, pencemaran sungai Sagea di Halmahera Tengah juga harus mendapat atensi. Namun, tidak ada penegakan hukum yang menyeret pelaku utaman kejahatan lingkungan yang berimbas pada pencemaran sungai dan merusak hajad hidup orang banyak.

“Dari segi hukum, kejahatan lingkungan harus diberi sanksi tegas, baik secara hukum administrasi maupun pidana, sehingga publik juga puas dan pelaku kejahatan lingkungan juga takut.” Pungkasnya.

 

Editor: Junaidi Drakel

728×90 Ads