Membaca Realitas
728×90 Ads

Nasib Petani Kopra Saat Tambang Nikel Merambah Desa

Hidup dengan mengandalkan hasil pertanian kopra tak mampu lagi menopang hari-hari warga Desa  Saolat. Bencana banjir dan ekspansi tambang nikel menjadi mimpi buruk bagi masa depan petani di sana 

HALTIM (kalesng) –  Pagi yang anggun, langit terlihat elegan memancarkan pesona. Anak-anak terlihat lincah berlarian ke arah pantai. Perahu nelayan telah usai bertarung melawan gelombang sejak semalam. Kini perlahan menepi pulang,  membawa ikan ngafi, nama lain ikan teri bagi masyarakat lokal Desa  Saolat Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara. 

Hari ini saya berjalan menyusuri pesisir laut desa.  Dulu, Desa Saolat lebih dikenal Desa Parapara. Ini lantaran masyarakat desa banyak mengasapkan ikan. Di desa ini, para-para berarti tempat pengasapan ikan (fufu ikan). Tak  lama berkembang, menjadi pengasapan daging kelapa yang dikeringkan atau lazim dikenal kopra.

Kepala Desa  Saolat, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Selatan Maluku Utara,  Melieser Dawanaka bercerita di tahun 1960-an disahkan dari Desa Parapara menjadi Desa Saolat secara administrasi.

“Perubahan nama itu hingga di tahun 2006 sampai disahkan jadi desa secara administrasi Desa Saolat. Ini jadi kearifan torang (kami,red) harus pertahankan nama Parapara, bisa jadi dipakai sebagai dusun sehingga nama itu tidak hilang.Kampung tertua di pesisir pantai,” jelas Melieser ditemui Kamis (18/01/2024). 

Desa Soalat berada persis di lintas jalan trans Halmahera. Disepanjang desa terlihat pohon kelapa berjejer memenuhi perkampungan.  Beberapa para-para pengasapan daging kelapa tak ketinggalan terlihat dari jalan utama yang menghubungkan beberapa Kecamatan di Halmahera Timur.

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur kurang lebih 14.202,02 km2, dengan luas lautan mencapai 7.695,82 km2 atau bisa dikatakan 54 persen dari total wilayah, sementara luas daratan mencapai 6.506,19 km2.  Kabupaten Halmahera Timur merupakan kabupaten dengan luas daratan terluas kedua di Provinsi Maluku Utara, atau 20,53 persen dari total luas daratan Provinsi Maluku Utara. 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Wasile Selatan dalam angka tahun 2023, secara geografi wilayah Kecamatan Wasile Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wasile dan Teluk Kao di sebelah utara, di sebelah timur terdapat Kecamatan Kota Maba dan Kecamatan Maba. Sedangkan di Selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah, dan di sebelah Barat terdapat Kabupaten Tidore Kepulauan.

Secara astronomis, Kecamatan Wasile Selatan berada pada 0036’30” LU – 109’15” LU Lintang Utara dan 127040’5” BT – 128012’50” BT Bujur Timur.

Wilayah desa yang paling luas adalah Desa Loleba dengan persentase luas wilayah mencapai 13,34 persen dari total wilayah kecamatan ini.

Kondisi jarak tempuh antara desa dengan ibukota kecamatan relatif bervariasi. desa yang paling jauh dari ibukota kecamatan adalah desa Nanas dengan jarak tempuh berkisar 60 km. Sedangkan desa yang paling dekat adalah Desa Nusa Jaya, Desa Ekor, dan Desa Ekorino, Desa Soalat dengan jarak masing- masing sekitar 1 km.  Sedangkan untuk jarak tempuh ke ibukota kabupaten, desa terdekat adalah Desa Nanas berjarak sekitar 110 km.

Hari itu, Kamis (18/01/2024), kami menyambangi Ferdinan Habeba (40) salah seorang petani kopra, saat ditemui di Desa Soalat Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara.  Raut wajah Ferdinan tak bisa menyembunyikan marah sekaligus sedihnya, saat bercerita perihal banjir yang menyapu desa. 

Menurut penuturan Ferdinan, banjir mulai menerjang desa pada tahun 2019 hingga 2023. Ini menjadi catatan kelam untuk dirinya dan keluarga, karena banjir tersebut mengakibatkan sebagian pohon kelapa miliknya tumbang. Akibatnya ia merugi, pasalnya ia dan keluarga menggantungkan hidup dari hasil kebun kelapa. 

“Banjir paling besar itu di tahun 2022, saya pe pohon kelapa itu ada 110 pohon, yang tarubu 60 pohon, saat ini yang badiri tinggal 50 pohon,”kenangnya. 

Proses pengerukan daging kelapa untuk siap di fufu. Senin (8/1/2024) Foto :Yunita Kaunar

Padahal, jauh sebelum banjir melanda desa dalam sekali panen Ferdinan bisa mendapatkan 100 ton lebih kopra. Namun belakangan hanya menyisakan 300 kilogram saja.

“Sekarang satu kali panen paling banyak dapat 300 kilogram, harga jual di pasar satu kilo kopra Rp5.000 dikalikan dengan 300 kilogram, torang hanya dapat Rp1.500.000, itu pun hanya cukup untuk bayar utang di warung,”jelasnya.

Hasil panen dan harga jual yang minim, tak pelak membuat hidup Ferdinan menjadi gali lubang tutup lubang. Apalagi panen kelapa hanya berlaku per tiga bulan sekali. Ketika belum panen, Ferdinan terpaksa berhutang dulu untuk memenuhi kebutuhan hidup sambil menunggu panen berikutnya.

“Kalau dulu sekali panen masih 1 ton, torang (kami) masih dapat Rp 5.000.000, sekarang tinggal Rp1.500.000, mau tidak mau harus terima, karena satu-satu pekerjaan dan sumber keuangan hanya itu,”ungkapnya.

Ferdinan mengatakan, sejak masuknya PT. Weda Bay Nikel dan  PT. Forward Matrix Indonesia (FMI), banjir semakin sering terjadi. Meskipun banyak kerusakan, namun pihak perusahaan sama sekali tak pernah mengganti rugi. Pun pemerintah kabupaten setempat dirasakan juga tak peduli. Padahal, Ferdinan dan warga terdampak lainnya sudah berulang kali menyampaikan melalui pemerintah desa. 

“Kami paling marah ke Kepala Desa kenapa kami tidak ada bantuan sementara harta kami sudah habis dibawa banjir, banjir ini terjadi karena ada aktivitas tambang di belakang sana, kadang kami bersama-sama dengan kepala desa menyuarakan itu kepada pihak tambang namun, dorang tara mister pe torang lagi (mereka tidak mempedulikan kami) karena Kepala Desa juga tolak tambang,”cecarnya.

Banjir menyapu hasil pertanian 

Pohon kelapa tumbang akibat banjir, Desa Soalat Kecamatan Wasile Selatan Maluku Utara. Selasa (9/1/2024). Foto : Yunita Kaunar

Serupa diakui Darle Pesu (46) yang juga petani kopra. Pengakuannya sebelum tambang hadir di Halmahera Timur, pada tahun 2010 kehidupan petani kopra terbilang sejahtera. Rata-rata petani kopra di Desa Soalat itu memiliki kebun kelapa paling sedikit satu hektare atau 100 pohon kelapa.  Sekali panen dalam tiga bulan sekali sudah menghasilkan untung jutaan rupiah. Sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Kondisinya menjadi terbalik, setelah tambang masuk ke Halmahera Timur.  Bila sebelumnya Darle  bisa berpenghasilan Rp10.000.000 setiap tiga bulan untuk sekali panen,  saat ini sudah tidak bisa lagi.

“Kalau saya pe kalapa itu ada 200 pohon, namun saat ini banjir jadi pohon kelapa rubu (tumbang,red) sebanyak 100 pohon, satu kali panen tersisa satu ton, kalau dijual dapatnya Rp5.000.000,”katanya.

Sementara, untuk mengurus kelapa, Darle harus membayar tenaga pekerja. Hal itu jelas membuat pendapatannya semakin sedikit.  Karena untuk bayar tenaga kerja khusus memanjat kelapa per pohon harus meronggoh kocek Rp5.000 untuk kelapa yang masih pendek dan Rp7.000 untuk kelapa dengan ukuran lebih tinggi.  Biaya tersebut belum termasuk ongkos belah kelapa dan korek (cungkil) kelapa yang hitungan bayaran berbeda. 

“Jika harus pake tenaga kerja, yang ada pendapatan semakin kecil, jadi kadang saya memilih untuk kerja sendiri pelan-pelan, jika sudah tak mampu baru pake tenaga sewa,”jelasnya.

Darle juga mengisahkan, bahwa pada tahun 2022 jelang hari raya Natal, kopra sudah masak dan siap dijual sebanyak satu ton tiba-tiba dibawa banjir. Alhasil  ia mengaku hanya duduk dan menangis karena tidak ada yang tersisa semua dibawa banjir.

“Banjir di tahun 2022 sangat luar biasa, kopra itu so isi di karong tinggal besoknya diangkut dan dijual, malamnya hujan deras dan terjadi banjir, kopra tersebut terbawa semua, anak dan istri yang sudah berhadap ada uang untuk beli pakaian lebaran dan kebutuhan untuk hari natal, hanya bisa menangis,” jelasnya.

Banjir Bandang Desa Soalat, Kecamatan Wasile Selatan Maluku Utara tahun 2022. Foto: Warga

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Timur, Darso Gadjal, saat dikonfirmasi Senin (05/02/2024) membenarkan sudah terjadi lima kali banjir di Desa Soalat Kecamatan Weda Tengah sejak tahun 2011 hingga 2023. 

“Desa Soalat terdampak banjir satu kali di tahun 2017, mengakibatkan sebanyak enam unit rumah rusak, ditaksir kerugian tidak ada, upaya penangan berupa investigasi terdapat intensitas hujan tinggi, pendangkalan kali dan meluapnya kali Saolat dan kemudian banjir yang kedua, terjadi pada tahun 2019, 2021,2022 dan 2023 masing-masing satu kali,”paparnya. 

Sementara ditanya terkait kerugian khususnya pada sektor pertanian kelapa, Darso mengaku, sejak menjabat pada tahun 2022 sebagai Kepala BPBD belum ada pengaduan khususnya soal pertanian.

”Setelah saya menjabat pengaduan itu belum ada,”ungkapnya.

Mengutip Laporan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2018-2022 pada 10 kecamatan, Wasile Selatan memiliki dampak bahaya tertinggi dengan potensi penduduk terpapar tertinggi untuk bencana banjir.  

Hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk beraktivitas di kecamatan Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana banjir per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 65.489 jiwa dari 10 Kecamatan di Halmahera Tengah.

Berdasarkan dampak analisis risiko bencana Kabupaten Halmahera Timur, luas wilayah bahaya banjir dan potensi penduduk terpapar menurut Kecamatan Wasile Selatan, luas wilayah bahaya 11.889 hektare, tingkat bahaya kelas tinggi. Untuk potensi penduduk terpapar mencapai 8.424 jiwa masuk dalam tingkat bahaya kelas tinggi.

Menurut kajian resiko kawasan banjir ekstrim berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2018-2022. Diketahui, potensi penduduk terpapar bencana Banjir Bandang per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur dari 10 kecamatan  terdapat delapan kecamatan yang berpotensi, tiga  berada pada kelas sedang yaitu Kecamatan  Maba tengah, Wasile dan  Wasile Timur, sementara lima  kecamatan berada pada kelas tinggi yaitu Kecamatan Kota  Maba, Maba,Maba Utara, Wasile Selatan dan Wasile Utara. 

Sedangkan untuk potensi penduduk terpapar bencana banjir bandang pada Kabupaten Halmahera Timur memiliki kelas tinggi, kelas ini diperoleh dari kelas maksimal per kecamatan. 

Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di kecamatan tersebut.  Rekapitulasi potensi penduduk terpapar  bencana Banjir Bandang per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 5.359 jiwa. 

Suber data: Laporan RPJMD Halmahera Tengan Tahun 2018-2022.

Fakta di lapangan ketika warga kehilangan puluhan pohon kelapa kerugian tersebut tidak tercover melalui BPBD, sehingga warga harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

“Kalau sudah banjir tidak ada yang selamat untuk petani kopra, kita hanya bisa sapu dada,” tukas Darle. 

Nasib petani kopra dirambah tambang

Banjir masuk hingga rumah-rumah milik warga di tahun 2022. Foto : Warga

 Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, diketahui Jumlah Usaha Pertanian (UTP) sepanjang tahun 2023 sebanyak 153.790 unit atau turun 2,06 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 157.024 unit. Dimana dari sepuluh komoditas terbanyak yang diusahakan oleh UTP di Provinsi Maluku Utara secara berurutan adalah kelapa menjadi paling dominan, Menyusul pala, cengkeh, ubi kayu, ayam kampung biasa, ubi jalar, sapi potong, pisang kepok, cabai rawit, dan pisang raja. 

Sepuluh komoditas tersebut berasal dari empat subsektor, yaitu, tanaman pangan berupa ubi kayu dan ubi jalar, peternakan berupa ayam kampung biasa dan sapi potong, perkebunan berupa kelapa, pala, cengkeh, dan hortikultura berupa pisang kepok, cabai rawit, dan pisang raja. 

Sumber data BPS Provinsi Maluku Utara. https://datawrapper.dwcdn.net/5am5V/1/

Sementara Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Provinsi Maluku Utara sebanyak 145.204 rumah tangga, naik 11,50 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 130.233 rumah tangga.

Sumber data BPS Provinsi Maluku Utara. https://datawrapper.dwcdn.net/18KqO/1/

Apa yang disampaikan Ferdinan dan Darle, dibenarkan Kepala Desa Soalat, Melieser Dawanaka, Kamis (18/01/2024).  Melieser  mengatakan mata pencaharian warga desanya rata-rata sebagai petani kopra. Sementara, untuk nelayan hanya musiman.

“Petani  lebih menggantungkan hidup di kopra kalau nelayan itu nanti  musiman. Tetapi, ada juga perpaduan antara aktivitas sebagai petani dan juga nelayan kalau di laut berkurang tetap kembali ke petani kopra. Tetapi, kalau dilihat lebih dominan petani kopra,” jelasnya.

Saat ini di Desa Soalat memiliki 180 Kepala Keluarga (KK) yang rata-rata bekerja sebagai petani kopra serta menyekolahkan anak dari hasil kopra.

“Termasuk saya ini sekolah juga dari hasil kopra meskipun pendidikannya hanya sampai tingkat SMA, kami tidak memiliki hasil lain selain kopra,”bebernya.

Setelah masuknya tambang PT. Weda Bay Nikel (WBN) pada tahun 2010 hingga saat ini, Melieser  mengakui mendapatkan dampak lingkungan yang luar biasa. Sebelum adanya tambang, Desa Soalat tidak pernah mengalami dampak banjir. Setelah eksplorasi di tahun 2010 terjadi banjir hampir tiap tahunnya. 

“Yang saya ingat itu, di tahun 2019, 2021,2022 dan 2023 totalnya sebanyak 4 kali. Hampir 2 tahun berturut-turut  di tahun 2021 – 2022 itu musibah banjir hampir terjadi tiap terjadi hujan, dan mengakibatkan gagal panen untuk petani kopra yang terbawa banjir puluhan ton kopra,” jelasnya.

Ia tidak menapik, banjir juga terjadi sebelum ada tambang namun banjirnya masih normal. Hanya terjadi jika ada hujan dengan intensitas yang lama. Selain itu banjir tersebut namun tidak merambat hingga ke perkampungan atau menyapu bersih hasil pertanian. 

Melieser mengaku eksplorasi yang dilakukan tambang nikel, seperti PT Forward Matrix Indonesia, PT Weda Bay Nikel (WBN)  dan beberapa tambang lainnya menyebabkan penggundulan hutan. Akibatnya beresiko erosi dan banjir, karena daya tampung air terhadap debit air sudah tidak bisa lagi, karena pohon-pohon semua sudah ditebang.

“Berdasarkan identifikasi, kami bersama korban petani kopra itu ratusan pohon kelapa yang tumbang karena banjir, sejak tahun 2019-2024 ini belum ada bantuan dari pemerintah atas kerusakan, baik itu rumah atau harta benda itu tidak ada sama sekali,”tegasnya 

Sementara perusahaan yang beroperasi saat ini di desa yang dipimpin Melieser ada empat perusahaan, yakni  PT Weda Bay Nikel (WBN), PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), PT Mineral Mega Haltim (MMH)  dan PT FMI.

“Jadi semua hutan yang di belakang desa ini, sudah habis hutannya sudah gundul, di depan kita liat biasa-biasa saja, tapi di atas gunung sana sudah ana negri tersendiri diatas,”katanya.

Menurut data Momi Minerba ESDM terdapat beberapa Izin Usaha Tambang (IUP) diantaranya, Desa Soalat dan Minamin, Kecamatan Wasile Selatan  diantaranya  PT. Forward Matrix Indonesia (FMI) dengan nomor SK 188.45/540-179.A/2010 beroperasi sejak 10 Juni 2010 – 10 juni 2030, dengan lokasi tambang mencapai 1.417,00 hektare.

PT Weda Bay Nikel (WBN) yang dikeluarkan oleh Metreri dengan nomor SK 239.K/30/DJB/2019, sementara tanggal berlaku SK sejak 30 Deswmber 2019 dan berakhir di 27 Februasi 2048, lokasi tambang mencakup dua kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, dengan luas konsesi mencapai 45,065.00 tahapan kegiatan merupakan oprasi produksi

PT.Mineral Megara Haltim (MMH) dengan nomor SK 380.2/KPTS/MU/2016, tanggal berlaku sejak11 September 2016 hingga 11 September 2030,  lokasi tambang Wasile Selatan dengan luas wilayah 13.510,00 hektar, tahapan kegiatan operasi produksi nikel.  Ada juga PT. Mega Haltim Mineral (MHM), PT Wana Halmahera Barat Permai dan ada beberapa tambang lainnya.

Melieser mengatakan pula pemerintah desa tidak pernah dilibatkan dalam  dalam persetujuan AMDAL. 

“Perusahan punya cara itu, ketika warga mengetahui sendiri, kita melakukan protes, baru mereka datang, saya pernah hampir kase tutup meja deng ana-ana dari  PT FMI, dorang ini masuk dulu, setelah masyarakat tau, lapor ke pemerintah desa baru diidentifikasi baru dorang (red mereka) datang di torang (red kami) melaporkan diri,”jelasnya.

“Saya pernah sampaikan kepada perusahan tambang bahwa, kalian ini memang kurang ajar, sebagai manusia tidak ada etika, apakah jika saya masuk kerumah anda tanpa ketuk pintu, apakah anda tidak marah, jika demikian maka sama halnya dengan anda masuk ke wilayah kerja saya, memang negara ini memberikan izin kepada pemerintah, namun ijin yang anda miliki bukan berarti semena-mena tanpa menghiraukan orang disini,”kesalnya.

Kenaikan curah hujan dan sedimen tambang 

Data  Badan Mentrologi, Kimatologi dan Geofisika Stasiun Metrologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate menunjukan pada 15 tahun terakhir di Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur Maluku Utara intensitas hujan terjadi fluktuatif.

Sumber data BMKG. https://datawrapper.dwcdn.net/2ylhV/1/

Rofi Wira Difa, Forecaste BMKG Stasiun Babullah Kelas 1 Ternate, mengungkapkan bahwa berdasarkan data 30 tahun terakhir sejak tahun 1981-2010 dan  1991-2020 curah hujan mengalami peningkatan dari 1.500 milimeter hingga 2.000 milimeter. 

“Peningkatan curah hujan dari 1.500 milimeter menjadi 2.000 milimeter tersebut juga berpengaruh terhadap naiknya air permukan dan air tanah, seperti air sungai yang dapan mengakibatkan banjir,”ungkapnya.

Namun jika dilihat berdasarkan data 15 tahun terakhir sejak 2010-2023 belum terlihat kenaikan intensitasnya, minimal 30 tahun agar bisa diliat intensitasnya.

“Untuk estimasi 30 tahun ke depan, belum dapat dipastikan, karena bisa saja naik atau turun,” jelasnya. 

Terpisah,  Dosen Program Studi  Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate, Betty Kadir Lahati, M.Si, ketika dihubungi Senin (22/01/2024) mengatakan jika perkebunan kelapa yang jaraknya berdekatan dengan perusahaan tambang ataupun sedimen tambang  sangat dikhawatirkan terganggu kualitasnya akibat limbah dari pada industri tersebut.

“Jika pohon kelapa itu terkena limbah, maka pohon kelapa itu akan mengalami ketidaksuburan yang berpengaruh pada kondisi buah kelapa yang tidak lagi baik, atau berkurang, karena ada racun yang terdapat pada limbah tersebut, akan memusnahkan mikroba yang berguna untuk pertumbuhan kelapa,” jelasnya.

Akademisi: tambang mesin pembunuh rakyat

Proses belah kelapa untuk dijadikan kopra. Selasa (9/1/2024)

Akademisi Universitas Khairun Ternate, Muchtar Adam mengaku jauh sebelum adanya tambang, Maluku Utara memiliki dua hilirisasi yang berbeda, yakni kelapa dan hilirisasi kopra dan tanah halmahera hilirisasi nikel. Tapi sayangnya nikel difasilitasi negara, sementara kelapa sebaliknya.  

“Jadi  yang disebut hilirisasi, yang dibanggakan Presiden Jokowi sampai kepada anaknya  dalam debat capres adalah mesin pembunuh utama bagi warga halmahera khususnya Desa Soalat karena seluruh sumber daya Halmahera sudah dibabat habis,” tegas Adam, Senin (22/01/2024). 

Dampak yang dirasakan saat ini lanjut Adam, nikel menjadi komoditas ekspor terbesar, sementara kelapa menjadi komoditas yang anjlok luar biasa.  

“Negara tidak bisa menjadi mesin pemiskinan rakyat, negara bisa mengelola sumber daya alam tetapi melibatkan rakyat sebagai pemilik lahan-lahan di tanah Halmahera,” katanya.

Pernyataan tak jauh berbeda juga disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Maluku Utara, Faisal Ratuela saat ditemui di Kantor Walhi, Selasa (23/01/2024). Ia mengatakan bahwa kondisi yang terjadi di Halmahera Tengah, sejak awal telah WALHI prediksikan.  

“Ini sama halnya dengan pengabaian warga negara khususnya Desa Soalat ini terjadi secara sistem magis yang dilakukan terhadap negara terhadap hak hidup rakyat di Halmahera Timur yang dirasakan oleh warga Desa Soalat,”jelasnya.

“Untuk Wasile Timur, Desa Soalat dan beberapa desa lain 80 persen, warganya merupakan petani kopra dan nelayan, dan mereka ini berdampak secara langsung dari aktivitas di hulu dari pertambangan seperti banjir yang terjadi hampir setiap bulan atau pun tahun ini menandakan bahwa bencana ekologi akan terus terjadi,” lanjutnya. 

Pengabaian hak warga negara, kata Faisal Ratuela, menjadi hal yang penting untuk dievaluasi kembali.  

“Karena mau tak mau dipaksakan secara terus menerus kehadiran ekologi itu hanya dimiliki oleh daerah yang tidak terdampak industrialisasi nikel. Sementara Maluku Utara menjadi hulu dari industri pertambangan dan akan merasakan dampak yang luar biasa,” pungkasnya. 

Sebelum berita ini diturunkan, Kalesang.id sudah mencoba mengkonfirmasi dua perusahaan yang memiliki kuasa konsesi di Desa Soalat yakni PT. FMI dan PT. WBN baik melalui pesan singkat WhatsApp maupun email kantor. Namun tidak kunjung mendapatkan balasan hingga berita ini diterbitkan. 

__

Liputan ini merupakan kerjasama AJI Indonesia, Kurawal Fondation dan Indipenden.id.

Penulis : Yunita Kaunar

728×90 Ads