Gara-gara Listrik dan Tenaga Guru, Warga Demo Pemkot Tikep
TIDORE (kalesang) – Puluhan warga Pulau Mare, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Tikep, Maluku Utara, Senin (23/5/2022).
Massa yang tergabung dengan mahasiswa asal Pulau Mare tersebut menuntut Pemkot Tikep segera mengatasi persoalan listrik yang sampai sekarang belum aktif. Padahal sejak 2018 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sudah dibangun.
Selain masalah listrik, massa juga keluhkan keberadaan guru yang ditugaskan di Pulau Mare. Menurut mereka, guru sering datang terlambat lantaran tidak tinggal di pulau tersebut.
Tak hanya sampai di situ, mereka juga keluhkan masalah jaringan internet dan tembatan perahu yang tetap untuk masyarakat Desa Maregam dan Desa Marekofo ketika tiba di Tidore.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Walikota Tikep, Muhammad Sinen dihadapan depan massa aksi menyampaikan, atas nama Pemkot Tikep sangat menghargai apa yang menjadi tuntutan warga hari ini.
Menurutnya, sebelum melakukan aksi unjuk rasa sebaiknya dikoordinasi lebih dulu agar dirinya melakukan mediasi dengan seluruh stakeholder terkait problem yang ada.
“Bukan begini caranya menyampaikan pendapat.” Ujar pria yang akrab disapa Aya Erik ini.
Aya Erik menyebutkan, dengan adanya pandemi Covid-19 yang sudah tiga tahun ini kondisi keuangan daerah sebagiannya ditarik ke Pusat untuk penanganan wabah.
“Perencanaan di Pulau Mare telah dimasukkan kedalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Tikep yang membutuhkan biaya kurang lebih Rp10 miliar.” Bebernya.
“Jika massa aksi memiliki data terkait dengan tenaga guru, Aya Erik meminta agar diberikan kepadanya untuk dieksekusi yang bersangkutan.” Kata Aya Erik.
Terkait listrik, Aya Erik menambahkan, PLN merupakan mitra kerja pemerintah. Namun pemerintah tidak memiliki kewenangan sampai di situ.
“Saya sarankan agar Selasa (24/5/2022) besok, massa lakukan konsolidasi ke warga untuk berdialog secara langsung di kantor Walikota. Saya tunggu.” Pintanya.
Meski sudah mendapat penjelasan tersebut, massa aksi tetap memaksa agar dinas terkait yang hadir memberikan penjelasan. Kemudian terjadi adu mulut antar kedua pihak yang membuat suasana sedikit menegangkan.
“Jika tidak ada kejelasan terkait masalah tersebut, maka di tahun 2024 masyarakat Pulau Mare menolak kotak suara.” Teriak salah satu massa aksi.(tr-04)
