Walikota Ternate Didesak Evaluasi Kinerja PUPR Kota Ternate, Ini Masalahnya

TERNATE (kalesang) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Peduli Pulau Moti melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Ternate, Rabu (30/11/2022).

Aksi tersebut dilakukan terkait dengan proyek pembangunan jalan di Kecamatan Pulau Moti, di mana diduga dikerjakan secara asal-asalan.

Kordinator Lapangan Forum Peduli Pulau Moti Fuad Albaar mengatakan, di tahun 2022 ini Pemkot Ternate dana APBD sebesar Rp2 miliar lebih untuk peningkatan jalan tanah ke Lapen dengan tipe Telford.

Dikatakan, proses pekerjaan jalan yang panjangnya kurang lebih 1 km sedang berjalan saat ini, di bawa Dinas PUPR Kota Ternate dan dilaksanakan oleh CV. FIKRAM PUTRA mendapat respon masyarakat terkait dengan cara kerja yang tidak sesuai.

“Pekerjaan jalan yang dilakukan oleh CV. FIKRAM PUTRA dengan tipe Telford sangat memprihatikan, seperti penggunaan alat gilas yang tidak memenuhi standar.” Ucap Fuad dalam propaganda yang diterima kalesang.id, Rabu (30/11/2022).

Selain itu, lanjut Fuad penyusunan batu pokok atau batu dasar yang juga tidak sesuai, di mana di bawah batu pokok ada batu rumput yang tumbuh serta kualitas materil batu, dan cara kerja seperti ini yang tidak sesuai dengan aturan kementerian.

“Tidak sesuai dengan aturan kementerian PUPR yang tertuang dalam surat edaran Nomor: 04/SE/M/2016 Tentang Pedoman Perancangan Pelaksanaan Perkerasan Jalan Telford.” Katanya.

Disampaikan juga, masalah pekerjaan proyek pembangunan jalan tersebut telah dikonfirmasi oleh masyarakat baik lewat media online maupun DPRD, bahkan konfirmasi secara langsung ke dinas terkait yakni Dinas PUPR dan pihak kecamatan.

“Namun sampai saat ini tidak ditindaklanjuti, sehingga proses pekerjaan jalan tetap berjalan. Hal ini menunjukkan dinas terkait tidak efektif dalam pengawasan.” Terang Fuad.

Ia menambahkan, olehnya itu, pihaknya yang tergabung dalam Forum Peduli Pulau Moti mendesak Walikota Ternate dan DPRD mengevaluasi kinerja PUPR dan kontraktor yang menangani pekerjaan jalan tersebut.

Kemudian, mendesak BPK Perwakilan Provinsi Malut untuk melakukan audit terhadap pekerjaan proyek pembangunan jalan tahun anggaran 2022 dari sumber dana APBD 2022.

“Mendesak Walikota Ternate mencopot Camat Moti karena tidak menjalankan fungsi kontrol pembangunan di Pulau Moti.” Tukasnya.(m-01)

 

 

Reporter: Rahmat Akrim

Redaktur: Wawan Kurniawan