JATAM Bongkar Jaringan Bisnis di Balik Kekuasaan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda
Ternate, Kalesang — Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) bersama Simpul JATAM Maluku Utara merilis laporan investigatif bertajuk “Konflik Kepentingan di Balik Gurita Bisnis Gubernur Maluku Utara” Rabu (29/10/2025).
Berdasarkan Laporan JATAM menyoroti tentang, konsentrasi kekuasaan dan tumpang tindih kepentingan antara jabatan publik dan ekstraktif bisnis yang dikaitkan dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda , serta jejaring keluarganya.
Koordinator JATAM, Melky Nahar , menyebut Sherly bukan hanya figur politik, tetapi juga bagian dari jaringan bisnis tambang yang memiliki kendali besar atas lahan dan sumber daya alam di wilayah tersebut.
“Sherly Tjoanda tidak hanya berperan sebagai pejabat publik, tetapi juga pebisnis tambang. Jaringan perusahaan yang terafiliasi di dekatnya menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang serius,” ungkap Melky.
Menurut JATAM, pemerintahan Sherly sering menunjukkan dukungannya terhadap perusahaan tambang, bahkan ketika warga menghadapi kekerasan, kriminalisasi, dan kehilangan ruang hidup akibat ekspansi industri ekstraktif di berbagai daerah, termasuk Maba Sangaji (Halmahera Timur) , Pulau Obi , dan Halmahera .
“Narasi pertumbuhan ekonomi dua digit yang sering dibanggakan tidak mencerminkan kondisi di akar rumput. Justru warga menjadi korban perampasan ruang hidup dan kerusakan ekologis,” tambah Melky.
Jejaring Bisnis Keluarga Laos–Tjoanda
Dalam laporan tersebut, JATAM menguraikan jaringan perusahaan yang terhubung dengan keluarga Laos–Tjoanda, di antaranya:
- PT Karya Wijaya (tambang nikel di Pulau Gebe dan Halmahera).
- PT Bela Sarana Permai (pasir besi di Wooi Obi).
- PT Amazing Tabara (tambang emas).
- PT Indonesia Mas Mulia (emas dan tembaga di Halmahera Selatan).
- PT Bela Kencana (nikel).
Sebagian besar perusahaan besar ini berada di bawah kendali Bela Group , yang dikaitkan dengan keluarga Sherly Tjoanda dan mendiang suaminya, Benny Laos .
Sherly sendiri tercatat sebagai pemegang saham mayoritas (71%) di PT Karya Wijaya setelah menggantikan posisi almarhum Benny Laos pada akhir tahun 2024, sementara sisanya dimiliki tiga anak mereka. Ia juga memiliki 25,5% saham di PT Bela Group , sekaligus menjabat sebagai direktur aktif.
“Kepemilikan lintas perusahaan dengan posisi politik yang kuat membuka ruang konflik kepentingan antara kebijakan publik dan kepentingan bisnis pribadi,” jelas Melky.
Izin Tambang dan Dugaan Prosedur Pelanggaran
JATAM menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam proses penerbitan izin tambang yang terkait dengan perusahaan keluarga Sherly.
Misalnya, izin baru PT Karya Wijaya di Halmahera (seluas 1.145 hektare) diterbitkan pada Januari 2025 , bertepatan dengan masa pencalonan Sherly dalam Pilgub Maluku Utara. Beberapa izin juga disebut belum memenuhi prosedur, seperti masuk ke sistem MODI tanpa lelang, belum memiliki izin PPKH lengkap, dan tidak ada jaminan reklamasi.
“Pembaruan izin tambang di tengah momentum politik menunjukkan lemahnya pengawasan negara dan potensi otoritas,” kata Melky.
Dampak Sosial dan Ekologis
Sementara itu, Dinamisator JATAM Maluku Utara, Julfikar Sangaji , menegaskan bahwa dampak dari aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut nyata dirasakan masyarakat.
“Deforestasi di Obi, polusi udara di Halmahera Selatan, krisis air bersih, hingga konflik lahan di Pulau Gebe adalah konsekuensi dari tata kelola tambang yang berpihak pada korporasi, bukan warga,” ujarnya.
Aspek Hukum dan Etika Publik
Menurut JATAM, praktik rangkap jabatan antara kepala daerah dan pengelola perusahaan swasta lewat prinsip tata kelola pemerintahan.
UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas melarang pejabat publik memiliki kepentingan pribadi dalam perusahaan yang berpotensi mengganggu kebijakan publik.
“Ini bukan hanya persoalan etika, tetapi juga dugaan pelanggaran hukum dan dilindungi undang-undang yang merusak kepercayaan publik,” tegas Melky.
