Nurlaela Syarif Minta Pemkot Ternate Tinjau Ulang Rencana Pemindahan Puskesmas Kalumpang
TERNATE, Kalesang — Wakil Ketua Fraksi NasDem sekaligus Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, meminta Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Daerah agar meninjau ulang rencana pemindahan fasilitas kesehatan (faskes) Puskesmas Kalumpang. Rabu (1/4/2026).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul informasi rencana relokasi Puskesmas Kalumpang ke aset milik pemerintah kota di kawasan Balai Pertanian, Kelurahan Makassar Barat, Lingkungan Gamayou, Kecamatan Ternate Tengah. Relokasi ini disebut-sebut dilakukan karena lokasi puskesmas saat ini akan digunakan untuk perluasan layanan rumah sakit daerah.
Nurlaela menegaskan, kebijakan tersebut sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat sebelum melalui proses pembahasan yang matang, termasuk rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Kota Ternate.
“Rencana ini perlu ditinjau kembali secara cermat dan tidak dilakukan tergesa-gesa tanpa konsultasi dengan DPRD,” tegasnya.
Ia mengemukakan sejumlah alasan penting. Pertama, Puskesmas Kalumpang merupakan layanan kesehatan tingkat dasar yang sangat vital bagi masyarakat. Kedua, lokasi puskesmas saat ini dinilai strategis dan mudah dijangkau oleh warga dari berbagai kelurahan.
Selain itu, secara sistem administrasi, Puskesmas Kalumpang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan terdaftar dalam portal Kementerian Kesehatan sesuai alamat yang ditempati saat ini. Perubahan lokasi dikhawatirkan dapat berdampak pada proses akreditasi dan layanan kesehatan.
Sebagai solusi, Nurlaela menyarankan agar rencana pengembangan rumah sakit daerah tetap dilakukan tanpa harus memindahkan Puskesmas Kalumpang.
Ia mengusulkan agar lokasi di Gamayou dimanfaatkan langsung untuk pengembangan rumah sakit, terutama jika berkaitan dengan pemenuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bantuan alat kesehatan.
Ia juga menyoroti pelayanan rumah sakit daerah yang dinilai masih terbatas, terutama karena belum sepenuhnya melayani peserta BPJS Kesehatan, meski pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar.
“Jangan sampai fasilitas yang sudah berjalan baik justru digeser tanpa perencanaan matang. Masyarakat yang akan dirugikan,” ujarnya.
Nurlaela berharap Pemerintah Kota Ternate dapat mengambil kebijakan yang lebih terencana, terukur, dan berorientasi jangka panjang demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
” kami meminta agar persoalan ini menjadi perhatian serius sebelum keputusan final diambil,” tandasnya.
