Pemkot Ternate Gerak Cepat Tangani Dampak Gempa, Tauhid Soleman Paparkan di Rakor BNPB
Ternate, Kalesang – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang VIP Pemerintah Daerah Bandara Sultan Babullah Ternate, Minggu (5/4/2026).
Rakor ini dipimpin Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB RI, Agus Riyanto, bersama Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB RI, Kolonel Inf Hery Setiono.
Sejumlah pejabat juga hadir, dalam rakor tersebut.
Dalam paparannya, Wali Kota Ternate menegaskan bahwa langkah penanganan bencana telah dilakukan sejak hari pertama gempa terjadi, meskipun rakor baru digelar.
“Sejak hari pertama kejadian, kami langsung melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan kondisi di lapangan, termasuk kemungkinan adanya korban dan kerusakan. Dalam waktu singkat, bantuan dan personel sudah kami kirim ke wilayah Batang Dua,” ujar Tauhid.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat selama 7 hingga 14 hari guna mempercepat penanganan. Selain itu, dukungan dari BNPB dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pemulihan infrastruktur.
Menurutnya, dampak gempa tidak hanya dirasakan di Kecamatan Batang Dua, tetapi juga di wilayah Kota Ternate dan daerah lain di Maluku Utara, meski tingkat kerusakan relatif lebih kecil.
Wali Kota turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk BNPB, TNI/Polri, instansi vertikal, serta pemerintah daerah lainnya.
Sementara itu, Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, juga merupakan ketua tim tanggap bencana menekankan pentingnya konsolidasi antar daerah dalam penanganan pascagempa, khususnya terkait mobilisasi bantuan ke wilayah terdampak.
“Dalam rapat tadi ditekankan bahwa konsolidasi antar daerah harus diperkuat agar bantuan dapat segera dimobilisasi ke wilayah terdampak. Pemerintah Kota Ternate sendiri telah mengambil langkah cepat, termasuk menugaskan tim ke Batang Dua dan memantau kondisi di wilayah terdampak dalam kota,” jelasnya.
Rizal menambahkan, Wali Kota sebelumnya juga telah meninjau langsung sejumlah rumah warga yang rusak di wilayah Marikurubu, Gambesi, Mangga Dua, dan sekitarnya. Selain itu, pemerintah fokus menjaga ketersediaan stok bahan pokok bagi masyarakat terdampak.
Pada tahap awal, seluruh bantuan logistik telah disalurkan ke posko-posko pengungsian. Pemerintah kini memastikan keberlanjutan pasokan melalui distribusi tahap berikutnya dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Basarnas dan BNPB.
“Seluruh bantuan tahap pertama sudah kami distribusikan. Saat ini yang terpenting adalah menjaga keberlanjutan stok logistik. Untuk pengiriman tahap kedua, telah disiapkan kapal Basarnas setelah seluruh logistik dimobilisasi,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, jumlah pengungsi di empat kelurahan di Pulau Mayau dan dua kelurahan di Pulau Tifure mencapai sekitar 900 hingga 1.000 jiwa. Penanganan dilakukan melalui sistem posko terpusat dengan dapur umum mandiri di setiap titik.
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pendataan kerusakan infrastruktur, meliputi rumah warga, fasilitas pendidikan, perkantoran, dan rumah ibadah. Hingga kini, tercatat sekitar 233 unit bangunan mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, hingga berat.
Untuk rumah ibadah, terdapat sekitar tiga bangunan yang mengalami kerusakan berat, termasuk di wilayah Mayau dan Lelewi.
Pemerintah Kota Ternate juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait langkah pemulihan pascabencana, termasuk kemungkinan prioritas program perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga terdampak, khususnya di wilayah Batang Dua.
