Kemenkum Malut Serahkan 24 Sertifikat Hak Cipta Musik dan Lagu Daerah
TERNATE, Kalesang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara menyerahkan 24 sertifikat hak cipta atas karya musik dan lagu kepada Abdul Hakim Soleman. Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Aula Cengkeh Kie Raha Kanwil Kemenkum Malut, Selasa (22/9/2026), sebagai bagian dari kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI).
Kegiatan mengangkat tema “Kolaborasi Multipihak dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Kekayaan Intelektual sebagai Wujud Perlindungan Kreativitas dan Inovasi”.
Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, mengatakan pencatatan dan pemberian sertifikat hak cipta menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pencipta.
“Saat ini pencatatan hak cipta musik dan lagu telah gratis. Ayo kepada para musisi dan pencipta lagu agar dapat mencatatkan karyanya sebelum diklaim pihak lain,” ujar Argap.
Menurutnya, perlindungan terhadap karya musik dan lagu daerah perlu terus diperkuat agar para pencipta merasa aman dalam menghasilkan karya sekaligus memiliki dasar hukum ketika terjadi pelanggaran.
Hal senada disampaikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Malut, Rian Arvin. Ia menyebut sertifikat hak cipta tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap karya intelektual masyarakat.
“Pemberian sertifikat hak cipta ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap karya para pencipta,” kata Rian.
Ia berharap semakin banyak musisi dan pencipta lagu di Maluku Utara yang mencatatkan karya mereka sehingga memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Usai penyerahan sertifikat, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai penanganan pelanggaran KI oleh Muhamad Amin, Kasubsibansidik Sikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Maluku Utara.
Amin menjelaskan, penanganan pelanggaran KI membutuhkan proses yang terkoordinasi, mulai dari pencegahan dan pengawasan, penerimaan laporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan hingga penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pengawasan KI di Maluku Utara, di antaranya karakteristik wilayah kepulauan, belum meratanya literasi KI, potensi peredaran barang palsu, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung.
Materi berikutnya disampaikan Analis KI Ahli Madya Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Amran Purba.
Amran mengatakan perkembangan teknologi digital turut menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan KI. Pelanggaran dapat terjadi melalui e-commerce, media sosial hingga situs web.
“Modus pelanggaran yang ditemukan antara lain penyalinan tanpa izin, pembajakan, pemalsuan, peniruan, unggah dan streaming ilegal, hingga pencurian teknologi dan rahasia dagang,” ungkapnya.
Amran menyampaikan, sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026 tercatat 38 pengaduan pelanggaran KI. Selain itu, terdapat 12 permohonan penutupan situs yang mencakup 461 situs.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 365 situs direkomendasikan untuk ditutup setelah melalui proses verifikasi.
Direktorat Penegakan Hukum DJKI, kata Amran, juga menyediakan layanan penerimaan laporan pengaduan, rekomendasi penutupan situs, serta mediasi. Dalam menyampaikan pengaduan, pemohon harus melengkapi bukti kepemilikan dan bukti pendukung yang relevan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta bersama para narasumber membahas mekanisme pengaduan, pihak yang dapat mengajukan laporan, kelengkapan bukti kepemilikan, serta pentingnya proses verifikasi terhadap dugaan pelanggaran sebelum dilakukan tindak lanjut.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Malut menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pemetaan serta pengawasan potensi pelanggaran KI.
“Upaya perlindungan juga akan diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta penguatan kanal pengaduan, sehingga perlindungan kekayaan intelektual di Maluku Utara dapat berjalan secara responsif, terkoordinasi dan berkelanjutan,” pungkasnya.
