Inflasi Maluku Utara Capai 5,72 Persen, BI dan Pemkab Haltim Perkuat Koordinasi
HALTIM, Kalesang – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang akhir 2026, menyusul inflasi tahunan Maluku Utara yang mencapai 5,72 persen pada September.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Kantor Bupati Halmahera Timur, Kamis (8/10/2026). Pertemuan ini menjadi forum untuk merumuskan langkah menjaga pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan tekanan inflasi masih menjadi perhatian karena angka tahunan Maluku Utara pada September 2026 menempatkan provinsi tersebut di posisi kedua tertinggi secara nasional.
Meski inflasi bulanan pada periode yang sama tercatat sekitar 0,39 persen, tekanan harga dari periode sebelumnya masih memengaruhi angka tahunan.
“Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” ujar Handi.
Ia menjelaskan, kelompok bahan pangan bergejolak atau volatile food menjadi salah satu tantangan utama. Dalam paparannya, inflasi kelompok tersebut mencapai sekitar 11 persen.
Baca Juga:BI dan Pemkab Haltim Dorong Pengembangan Bawang Merah untuk Tekan Inflasi
Sejumlah komoditas yang perlu diantisipasi meliputi cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu, ikan segar juga menjadi perhatian karena pasokannya rentan terganggu ketika gelombang tinggi membatasi aktivitas nelayan.
Menurut Handi, ketergantungan masyarakat Maluku Utara terhadap ikan segar membuat gangguan pasokan berpotensi memengaruhi harga di pasar. Karena itu, penguatan rantai pasok perikanan, peningkatan kapasitas nelayan, serta penyediaan fasilitas penyimpanan dingin diperlukan untuk menjaga ketersediaan komoditas tersebut.
Di sisi lain, pengendalian inflasi juga membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Handi menyebut harga bahan bakar minyak dan tarif angkutan udara sebagai contoh komponen yang turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat sehingga tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Ricfhat, menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga. Menurutnya, pengendalian inflasi harus mencakup kebutuhan masyarakat secara luas, bukan hanya komoditas cabai, bawang, dan tomat atau yang dikenal dengan istilah barito.
Baca Juga:Perkuat Ketahanan Pangan, BI dan Pemkab Haltim Gelar Tanam Perdana Bawang Merah dan Panen Raya Padi
“Pengendalian inflasi bukan hanya persoalan barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Empat langkah ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” kata Ricky.
Ia menjelaskan, terdapat empat langkah utama yang perlu menjadi perhatian TPID, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Keempat langkah tersebut, lanjut Ricky, perlu dilaksanakan secara terpadu agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar.
Sekretaris TPID Halmahera Timur, Muchlis Husin, dalam laporannya turut menyoroti sejumlah komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi daerah, terutama cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, BI, anggota TPID, dan pelaku usaha semakin kuat sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
HLM TPID tersebut dihadiri Handi Susila, Ricky Chairul Ricfhat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
“Melalui pertemuan ini, BI Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Timur berharap pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif menjelang akhir tahun, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok,” tandasnya.
