SURABAYA, Kalesang – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendorong perusahaan media memperkuat transformasi bisnis dan mencari sumber pendapatan alternatif di tengah ketimpangan ekonomi digital, ketergantungan pada iklan pemerintah, serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam sesi Panel 1 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 bertema “Peta Ekosistem Informasi 2027: Siapa Bicara, Siapa Didengar?” di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/10/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi; Associate Professor Monash University Indonesia, Ika Karlina Idris; serta CEO Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto.
Dahlan Dahi menyoroti ketimpangan distribusi nilai ekonomi dalam ekosistem digital yang dinilai belum memberikan keuntungan sebanding bagi perusahaan pers sebagai produsen konten jurnalistik.
Ia menyebut nilai pasar iklan Indonesia mencapai sekitar Rp71,5 triliun. Namun, sekitar 80 persen dari nilai tersebut dikuasai tiga platform digital.
“Media mengeluarkan biaya untuk melakukan peliputan, produksi berita, hingga verifikasi fakta. Tetapi, nilai ekonomi yang diperoleh belum sebanding dengan kontribusi tersebut,” demikian persoalan yang disoroti dalam paparannya.
Menurut Dahlan, tantangan media semakin besar dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pengguna kini dapat memperoleh jawaban secara langsung melalui layanan AI tanpa harus mengunjungi situs berita.
Situasi ini berpotensi mengurangi kunjungan pembaca sekaligus memengaruhi pendapatan perusahaan media yang masih bergantung pada iklan digital.
Karena itu, Dewan Pers melalui Komisi Digital dan Sustainability mendorong penguatan hak ekonomi atas karya jurnalistik serta penerapan kebijakan persaingan usaha yang sehat.
Upaya tersebut diperlukan agar perusahaan pers memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari konten yang diproduksi dan dapat terus menjalankan fungsi jurnalistik secara independen.
Sementara itu, Ika Karlina Idris menyoroti tingginya ketergantungan perusahaan media terhadap iklan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat bisnis media rentan terhadap perubahan kebijakan dan pengurangan anggaran pemerintah.
Berdasarkan paparan penelitiannya, pada 2025 iklan pemerintah menyumbang rata-rata 45,85 persen dari pendapatan iklan media. Pada sejumlah perusahaan pers, kontribusinya mencapai 76,1 persen. Adapun pada media di luar Jakarta, porsinya sekitar 49 persen.
Ika juga memaparkan bahwa 71,3 persen media kecil menempatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai momentum penting untuk memperoleh pendapatan iklan.
“Diversifikasi pendapatan perlu menjadi prioritas agar keberlanjutan media tidak terlalu bergantung pada satu sumber pemasukan,” ungkap Ika.
Menurut Ika, perusahaan pers perlu mengembangkan model bisnis yang lebih beragam sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam ekosistem informasi.
Komunitas, kata dia, seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai narasumber. Mereka juga dapat menjadi mitra dalam merumuskan ide liputan, memperkaya perspektif lokal, dan memperluas jangkauan distribusi berita.
Pendekatan tersebut dinilai penting bagi media daerah agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat dengan pembacanya.
Dari sisi praktik bisnis, CEO Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto, membagikan pengalaman membangun perusahaan media bersama empat jurnalis lainnya dengan modal terbatas.
Ia mengungkapkan, pada enam bulan pertama operasional, para pendiri masih mengandalkan tabungan pribadi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
“Kami didirikan oleh lima jurnalis yang, mohon maaf, isi kantongnya juga enggak banyak,” ujar Dwi yang akrab disapa Cak Luki.
Menurut dia, membangun perusahaan media tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menghasilkan berita. Reputasi, kepercayaan publik, dan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan juga menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan usaha.
Cak Luki mengatakan, Beritajatim.com berupaya mempertahankan komitmen untuk tidak terlambat membayar gaji karyawan selama sekitar 20 tahun, termasuk ketika pandemi Covid-19 menekan industri media.
“Kepercayaan itu penting. Kami berusaha menjaga komitmen kepada karyawan karena mereka merupakan bagian penting dari keberlangsungan perusahaan,” menjadi prinsip yang tercermin dari pengalaman bisnis yang di sampaikan Cak Luki.
Untuk menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pasar, Beritajatim.com kemudian mengembangkan sejumlah lini usaha di luar produksi berita.
Pengembangan tersebut mencakup produksi audio, penyediaan studio, pengelolaan media sosial, konsultasi komunikasi, layanan pemantauan media (media monitoring), hingga pemantauan media sosial (social media monitoring).
Cak Luki juga menekankan pentingnya kolaborasi antarmedia untuk memperluas peluang bisnis dan meningkatkan kapasitas perusahaan pers.
Menurut dia, jejaring industri, termasuk melalui AMSI, dapat menjadi ruang untuk bertukar pengetahuan, mengembangkan produk, dan membuka peluang usaha baru di tengah perubahan ekosistem digital.
Diskusi Panel 1 IDMC 2026 menegaskan bahwa keberlanjutan media tidak cukup hanya mengandalkan pendapatan iklan. Perusahaan pers perlu memperkuat posisi ekonomi dalam ekosistem digital, mengembangkan sumber pendapatan alternatif, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Namun, transformasi bisnis tersebut tetap harus berjalan seiring dengan upaya menjaga independensi redaksi dan kualitas jurnalistik.
Bagi media daerah, diversifikasi pendapatan menjadi semakin penting untuk mengurangi kerentanan akibat perubahan belanja iklan pemerintah sekaligus menjaga keberlangsungan produksi informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Melalui IDMC 2026, AMSI mendorong pelaku industri media membangun strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan ekosistem informasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan perusahaan pers sekaligus memperkuat peran media dalam menyediakan informasi yang berkualitas dan tepercaya bagi publik.
