Ranperda Kesejahteraan Sosial Ternate Diharmonisasi, Kemenkum Soroti Materi Muatan
TERNATE, Kalesang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Ternate, Kamis (19/11/2026).
Harmonisasi yang berlangsung di Ruang Pala Ternate ini bertujuan memastikan rancangan regulasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memiliki substansi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah.
Ranperda yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah dan berkelanjutan.
Pengaturan dalam Ranperda ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan sosial, melalui program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan regulasi di bidang kesejahteraan sosial harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Menurutnya, peraturan daerah perlu memiliki substansi yang jelas, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat.
“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, regulasi yang dibentuk harus memiliki landasan hukum yang kuat, tidak tumpang tindih, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ternate,” ujar Topan.
Ia berharap Ranperda tersebut nantinya dapat menjadi pedoman yang implementatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menjelaskan harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan.
Mia menegaskan, harmonisasi tidak hanya memeriksa kesesuaian dasar hukum, tetapi juga menguji materi muatan agar pengaturan yang dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah.
“Kami mendorong agar Ranperda ini tidak sekadar mengulang ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, tetapi mampu menghadirkan pengaturan yang lebih konkret dan sesuai dengan karakteristik Kota Ternate,” jelasnya.
Dalam pembahasan tersebut, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan menemukan sebagian besar materi muatan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan saduran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Atas temuan tersebut, tim harmonisasi memberikan sejumlah catatan agar ketentuan yang hanya menyalin pengaturan dalam undang-undang tersebut ditinjau kembali.
Tim menyarankan agar materi yang tidak diperlukan dapat dihapus, sementara ketentuan yang tetap dipertahankan perlu dirumuskan secara lebih spesifik sesuai kebutuhan dan karakteristik penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Ternate.
“Dengan demikian, Ranperda tersebut diharapkan tidak hanya mengulang norma yang telah diatur secara nasional, tetapi juga memberikan pengaturan yang lebih konkret dan dapat diterapkan pemerintah daerah,” bebernya.
Melalui proses harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Maluku Utara mendorong DPRD Kota Ternate untuk menyempurnakan rancangan berdasarkan catatan dan masukan yang disampaikan.
“Hasil harmonisasi selanjutnya menjadi bahan perbaikan sebelum Ranperda tersebut melanjutkan tahapan pembentukan peraturan daerah,” pungkasnya.
