Membaca Realitas

Ranperda Perlindungan Aksara, Bahasa dan Sastra Ternate Diharmonisasi Kemenkum Malut

TERNATE, Kalesang – Upaya pelestarian aksara, bahasa, dan sastra Ternate terus diperkuat melalui penyusunan regulasi daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penggunaan dan Perlindungan Aksara, Bahasa, dan Sastra Ternate, Kamis (19/11/2026).

Ranperda yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate tersebut diharapkan menjadi payung hukum dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Tradisi aksara, bahasa, dan sastra Ternate memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat adat dan Kesultanan Ternate. Berbagai bentuk sastra lisan, seperti Cum-Cum, Dalil Tifa, Dalil Moro, Dolabolo, Pandara, Rorasa, dan Tamsil, mengandung pesan moral, nilai religi, norma adat, serta pandangan hidup yang diwariskan lintas generasi.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan penyusunan Ranperda tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga tradisi dan identitas budaya masyarakat Ternate.

Menurutnya, pelestarian aksara, bahasa, dan sastra daerah membutuhkan dukungan regulasi serta keterlibatan pemerintah daerah agar upaya perlindungan, pengembangan, dan pewarisan kepada generasi mendatang dapat berjalan berkelanjutan.

“Pembentukan peraturan daerah, termasuk Ranperda tersebut, harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kesesuaian substansi, landasan hukum, serta kebutuhan masyarakat. Melalui harmonisasi, kita memastikan bahwa setiap rancangan regulasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun regulasi lainnya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya,” ujar Topan.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, dalam arahannya yang disampaikan secara daring menjelaskan bahwa harmonisasi tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek formal, tetapi juga menguji kualitas substansi rancangan peraturan daerah.

Ia menegaskan, harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Harmonisasi bukan lagi tentang wajib atau tidak, melainkan merupakan tahapan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi ini dilakukan pada tahapan penyusunan atau pembahasan. Oleh karena itu, ketika harmonisasi tidak dilaksanakan, maka peraturan daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat yuridis formal,” jelas Mia.

Kegiatan harmonisasi tersebut dihadiri Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, bersama sejumlah anggota Bapemperda. Ranperda ini merupakan salah satu dari lima rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Ternate yang dibahas dalam rapat harmonisasi tersebut.

Nurlaela mengatakan, DPRD berharap Ranperda tersebut dapat menjadi landasan hukum dalam penggunaan dan perlindungan aksara, bahasa, serta sastra Ternate.

“DPRD berharap agar harmonisasi regulasi ini menjadi payung hukum dalam penggunaan dan perlindungan aksara, bahasa, dan sastra Ternate,” ungkapnya.

Dalam proses harmonisasi, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut menemukan bahwa Ranperda tentang Penggunaan dan Perlindungan Aksara, Bahasa, dan Sastra Ternate bersifat atribusi, bukan delegasi.

Atas temuan tersebut, tim memberikan catatan agar bagian konsideran Ranperda disesuaikan dengan karakteristik dan dasar kewenangan pembentukannya.

Selain itu, sejumlah pasal dan ayat juga dinilai masih memerlukan penyempurnaan rumusan. Perbaikan dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pertentangan ant ketentuan serta menghasilkan norma hukum yang lebih jelas dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Catatan hasil harmonisasi selanjutnya menjadi bahan bagi DPRD Kota Ternate untuk menyempurnakan rancangan sebelum melanjutkan ke tahapan pembentukan berikutnya.

Nurlaela Syarif mengapresiasi pendampingan dan masukan yang diberikan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut. Menurutnya, masukan tersebut membantu DPRD dalam menyempurnakan substansi maupun teknik penyusunan produk hukum daerah.

“Kami sangat terbantu dengan berbagai masukan yang diberikan. Harapannya, sinergi dengan Kanwil Kemenkum Malut dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam tahapan harmonisasi, tetapi juga sejak proses perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan daerah,” ujarnya.

Menutup rapat, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, mendorong DPRD Kota Ternate agar melaksanakan harmonisasi terhadap setiap rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD.

Eki juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Malut terbuka untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dalam proses perencanaan maupun perancangan peraturan daerah, guna menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.