Kemenkum Malut Harmonisasi Tiga Ranpergub, Bahas Organisasi Perangkat Daerah hingga Penanggulangan TBC
TERNATE, Kalesang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara mengharmonisasi tiga Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Maluku Utara untuk memastikan substansi regulasi selaras dengan ketentuan perundang-undangan serta dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Harmonisasi yang berlangsung pada Kamis (19/11/2026) tersebut membahas tiga rancangan regulasi, yakni Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, serta Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, langkah harmonisasi yang digagas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, merupakan bagian dari komitmen mempercepat perbaikan tata kelola organisasi dan pembangunan yang berkeadilan.
“Melalui harmonisasi ini, kita ingin memastikan setiap rancangan peraturan gubernur tidak hanya memenuhi aspek formal dan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki substansi yang tepat dan dapat diimplementasikan,” ujar Topan.
Ia berharap regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menjelaskan Tim Kerja Harmonisasi telah melakukan praharmonisasi untuk memastikan substansi dan teknik penyusunan ketiga Ranpergub sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perwakilan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara, Mustafa Hasan, menyampaikan ketiga rancangan tersebut diajukan untuk diharmonisasi guna memastikan seluruh tahapan pembentukan produk hukum telah terpenuhi sebelum ditetapkan.
Dalam pembahasan pertama, tim membahas Ranpergub tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial.
Tim perancang mengidentifikasi rancangan tersebut merupakan delegasi dari Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Karena itu, bagian konsiderans perlu disesuaikan dengan dasar hukum yang tepat. Dari sisi teknis pembentukan, rancangan tersebut dinilai sudah cukup baik dengan sejumlah catatan perbaikan.
Pembahasan kedua menyangkut Ranpergub tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Secara umum, rancangan ini dinilai telah sejalan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Perwakilan Biro Organisasi, Sugeng Harijanto, menjelaskan penyusunan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pedoman penyusunan SOP dengan berbagai ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri serta kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyusunan SOP di berbagai instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Selanjutnya, pembahasan ketiga diarahkan pada Ranpergub tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030.
Dalam harmonisasi tersebut, tim perancang menilai rancangan itu bukan merupakan pendelegasian dari Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Dengan demikian, bagian konsiderans perlu disesuaikan.
Meski demikian, dari aspek teknis pembentukan, rancangan tersebut dinilai telah disusun dengan cukup baik, jelas, dan lugas.
Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Hesty Elvianty, menjelaskan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 2026–2030 disusun dengan mengacu pada rencana aksi Kementerian Kesehatan.
Penyusunan tersebut diarahkan untuk mendukung target nasional dalam mewujudkan eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada 2030.
Menutup rangkaian pembahasan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Eki Indra Wijaya, menyampaikan secara umum ketiga Ranpergub telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.
Namun, para pemrakarsa tetap diminta menindaklanjuti sejumlah catatan hasil harmonisasi dan menyerahkan draf bersih dalam waktu 3–5 hari kerja.
“Setelah proses harmonisasi ini, kami berharap seluruh catatan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemrakarsa. Penyerahan draf bersih sesuai batas waktu yang telah disepakati menjadi langkah penting agar ketiga rancangan peraturan gubernur dapat segera memasuki tahap finalisasi,” jelasnya.
Melalui harmonisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi dan pendampingan bersama Biro Hukum serta perangkat daerah dalam pembentukan produk hukum daerah.
Penyempurnaan substansi dan teknis ketiga rancangan diharapkan menghasilkan regulasi yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Maluku Utara.
