DPRD Dorong Tambahan Anggaran Kesehatan Masyarakat Miskin
TERNATE (kalesang) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mengalokasikan tambahan anggaran untuk jaminan kesehatan daerah bagi warga miskin sebesar kurang lebih Rp300 juta.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD komisi III Nurlaela Syarif bahwa tahun 2022 hal ini hanya dianggarkan Rp150 Juta yang langsung habis dipakai untuk membayar hutang pelayanan kesehatan masyaraat miskin di RSUD Chasan Boesoerie, Unit Donor Darah (UDD) PMI dan Kimia Farma tahun pada 2021.
“Alokasi dalam APBD induk 2022 hanya Rp150 juta.” Ungkap Nurlaela, Senin (30/5/2022).
“Awalnya memang hanya diasumsikan Rp150 juta itu karena masa pandemic, masyarakat banyak yang takut untuk berobat, jadi masyarakat yang belum memiliki BPJS sedikit yang berobat takut dibilang Covid.” Terang Nurlaela.
Kata Nurlaela karena Pandemi beberapa tahun lalu anggaran tidak tergunakan secara optimal namun ketika Pandemi mereda, antusias masyarakat untuk berobat ke rumah sakit tinggi.
“Jadi harus segera diusulkan di anggaran perubahan. Karena kita punya data yang pernah dihilangkan dari pemerintah pusat lewat APBN itu ada 1.781 peserta yang tidak memiliki jaminan sebagai peserta bantuan iuran.” Tutur Nurlaela.
Katanya juga menurut data yang ada sekitar 5.000 warga Ternate yang harusnya dibantu dalam klasifikasi tidak mampu.
Ia berharap anggaran ini bisa didorong menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun data yang masuk harus benar-benar valid.
“Nah ini kan butuh koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dukcapil, sesegera mungkin komisi III supaya rapat bersama.”
Pihaknya juga berharap juga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) sebagai pusat advokasi dari semua persoalan ini harus jadi perhatian.
“Ini kuncinya ada di Bappelitbangda, persoalan-persoalan krusial begini harus jadi perhatian. Urusan kebutuhan rakyat apalagi tidak mampu harus menjadi prioritas.” Katanya.(m-01)
