Sri Lanka Bangkrut, Kantor Pemerintah dan Sekolah Tutup
JAKARTA (kalesang) – Krisis ekonomi di Sri Lanka kian memburuk. Kini Negara itu dilanda kebangkrutan.
Negara ini mulai menghentikan layanan pemerintah yang tidak penting, Senin (20/6/2022). Penutupan berlangsung dua minggu.
Bukan hanya layanan pemerintah, sekolah juga akan ditutup dalam waktu yang sama. Meski demikian, rumah sakit dan pelabuhan laut serta bandar udara masih akan dibuka. Seperti dilansir dari CNBC Indonesia.
Ratusan ribu warga Sri Lanka kini dilaporkan mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Hal ini terkuak dari melonjaknya permintaan paspor. Dalam lima bulan pertama tahun 2022, pihak imigrasi dilaporkan telah mengeluarkan 288.645 paspor, dibandingkan dengan 91.331 pada periode yang sama tahun lalu.
Di Departemen Imigrasi dan Emigrasi, tempat orang mengantre berjam-jam untuk mengambil foto dan sidik jari mereka, pejabat senior mengatakan 160 anggota staf kelelahan. Mereka berusaha memenuhi permintaan paspor saat ini.
Departemen telah memperketat keamanan, memperluas jam kerja, dan melipatgandakan jumlah paspor yang dikeluarkan. Tetapi setidaknya 3.000 orang menyerahkan formulir setiap hari.
“Sangat sulit berurusan dengan masyarakat karena mereka frustrasi dan tidak mengerti bahwa sistem tidak dilengkapi untuk menangani permintaan semacam ini,” kata H.P. Chandralal, pejabat setempat, dikutip dari Reuters, Kamis (16/6/2022).
“Jadi mereka marah dan menyalahkan kami, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan,” tambahnya.
Sri Lanka sendiri saat ini sudah terjebak oleh krisis pangan dan energi akibat kurangnya cadangan devisa yang dimiliki negara itu. Bahkan, inflasi di Negeri Ceylon itu telah melonjak hingga 33%.
Krisis devisa ini salah satunya disebabkan untuk membayar utang luar negeri. Diketahui, Sri Lanka paling banyak berutang kepada China dan India.
Selain itu, sumber pemasukan devisa Sri Lanka lainnya seperti dari sektor pariwisata juga menurun. Sektor pendapatan ini semakin terpukul karena pandemi Covid-19.
Sementara itu, untuk menanggulangi ini, Kolombo sedang berusaha untuk mengadakan konferensi donor bersama China, India, dan Jepang. Tak hanya itu, pemerintahan pimpinan Perdana Menteri (PM) Ranil Wickremesinghe itu juga meminta bantuan lembaga moneter global seperti IMF untuk menyelesaikan masalah ini. (tim)