Realisasi Belanja Modal Pemprov Malut Tahun 2022 Baru Mencapai 34 Persen, ini Penyebabnya

SOFIFI (kalesang) – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, Saifuddin Juba menyebutkan, realisasi belanja modal tahun 2022 baru mencapai 34 persen atau Rp338 miliar lebih dari total Rp1,3 triliun.

Saifuddin mengatakan, dari Rp338 miliar itu dialirkan terhadap 146 paket kegiatan yang berasal dari 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku Utarat. 

“Jadi masih ada sekitar Rp800 miliar yang belum dilakukan proses pembelanjaan.” Ungkap Saifuddin saat ditemui wartawan usai rapat Pansus di gedung DPRD Maluku Utara di Sofifi, Selasa (28/6/2022).

Dia menuturkan, kendala realisasi anggaran itu ada pada lambatnya distribusi buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu juga menyangkut dengan administrasi Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

”Hal itu menjadi alasan SKPD. Sebenarnya setiap tahun persoalan ini terus terjadi. Padahal sebetulnya tidak perlu diubah agar proses pemilihan dapat berjalan cepat.” Tuturnya. 

Saifuddin berharap, disaat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah disetujui Pemprov dan DPRD seharusnya sudah dilakukan proses pemilihan.(tr-08)

Reporter: M. Rifdi Umasangadji

Redaktur: Zulfikar