Pemkot dan DPRD Tikep Rencana Relokasi 52 KK Warga Trans Maidi
TIDORE (kalesang) – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Tidore Kepulauan (Tikep) rencana akan relokasi 52 kepala keluarga (KK) yang ada di Dusun Maidi, Desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan.
Perencanaan relokasi terhadap 52 KK yang bermukim di Dusun Maidi ini karena di lokasi tersebut sering terjadi banjir. Selain itu, di tempat itu sudah ulang kali kejadian buaya yang menerkam warga setempat.
“Kemarin pada saat rapat bersama antara DPRD dan Dinsos, PUPR, serta BPBD Tikep, ada dua kesepakatan, yang pertama relokasi, kedua dibuatkan kanal.” Kata Kata Ketua Komisi III DPRD Tikep, Malik Muhammad kepada kalesang.id, Rabu (5/10/2022).
Selain membahas masalah banjir di Maidi, Malik mengatakan, juga membahas kecelakaan warga setempat yang diterkaman hewan buas. Jika dilihat secara topografi, Trans Maidi berada di daerah yang di kelilingi gunung.
Jadi, lanjut politisi Partai NasDem itu, apabila turun hujan, yang jelas sudah terjadinya banjir. Tentu, harus melalui kajian untuk menyikapi masalah tersebut.
“Semua lewat kajian, entah relokasi atau bangun kanal, sehingga debit air ketika hujan dapat tersalur dengan baik.” Ucap Malik.
Tentu, Malik menambahkan, untuk masalah yang dihadapi warga Trans Maidi ini membutuhkan serapan dana yang cukup besar. OPD terkait harus seriusi masalah ini, jangan hanya tertuju ke BPBD, tapi ada juga dinas teknis lainnya.
“Jangan hanya ke BPBD, karena sesungguhnya di sana ada pertanian dan lain-lain. Kami menyuarakan ini untuk keselamatan dan keberlangsungan masyarakat Trans Maidi.” Pintanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tikep, Muhammad Abubakar mengatakan, sejak dia jabat dari 2021 hingga 2022, BPBD telah mendapati 3 kali peristiwa terkaman hewan buas terhadap warga Trans Maidi.
Tiap kali kejadian, Muhammad menyampaikan, pihaknya selalu ambil langkah lakukan penggarukan kali maupun irigasi.
“Akan tetapi, jika langkah yang diambil hanya itu-itu saja, maka akan sia-sia. Sebab kalau 3 kali penggarukan, ditaksir bisa memakan anggaran kurang lebih Rp2 miliar.” Kata Muhammad.
Uang sebesar ini, kata Muhammad, bisa digunakan untuk relokasi. Karena jumlah warga di Trans Maidi sebanyak 52 KK, yang terdiri dari SP-I sebanyak 40 KK dan di SP-2 sebanyak 12 KK.
“Kalau kita gunakan bangun rumah untuk warga, kita sudah tidak lagi mengeluarkan biaya rutin tiap tahun untuk penggarukan kali, dan keselamatan warga terlindungi dari banjir maupun hewan buas.” Ujarnya.
Untuk dapat merealisasikan hal itu, lanjutnya, butuh kerja sama, keseriusan, dan kebijakan seluruh stakeholder terkait. Semoga Pemkot dan DPRD bisa duduk sama-sama untuk satukan persepsi dalam menyikapi persoalan di Trans Maidi.
“Bagi saya, keselamatan warga di Trans Maidi serta jaminan pendidikan bagi anak-anak di sana yang paling utama. Karena ketika banjir, anak-anak terancam tidak bisa bersekolah.” Pungkasnya.(tr-04)
Reporter: M. Rahmat Syafruddin
Redaktur: Junaidi Drakel
