Strategi Menghadapi Resesi 2023

Oleh

 Jehuda JS Mongan

Kasi Supervisi Proses Bisnis

Kanwil DjPb Maluku Utara

Resesi – Latar Belakang

Di tahun 2020 dan 2021 warna ekonomi bisa dibilang gelap. Pandemi hampir menghentikan kegiatan perekonomian. Uang tidak bisa dibelanjakan dan stok bahan baku tidak dapat dipakai berproduksi.

Memasuki 2022, pandemi dianggap telah bisa dikendalikan sehingga menimbulkan harapan terhadap peningkatan kegiatan perekonomian. Namun, hal yang tidak terduga kembali terjadi. Perang antara Rusia dan Ukraina menjadi penyebab baru gangguan terhadap aktifitas perekonomian.

Harga pangan dan energi melonjak lantaran produksi dan pasokannya tersendat. Negara maju yang terbiasa dengan inflasi di bawah 3 persen tiba-tiba dihadapkan dengan lonjakan inflasi hingga di atas 10 persen. Beban ini tentu makin menambah persoalan karena selama pandemi hampir semua negara menguras belanja publik, terutama yang dibiayai utang, sehingga rasio utang terhadap PDB di beberapa negara melambung di atas 100 persen.

Eskalasi risiko global telah menciptakan ancaman krisis pangan dan energi, serta meningkatkan probabilitas resesi di banyak negara. Potensi krisis pangan dan energi mengancam negara berpendapatan rendah yang memiliki ketergantungan terhadap impor serta menghadapi kerentanan fiskal.

Di sisi lain, probabilitas resesi di banyak negara juga meningkat (survei Bloomberg, Juli 2022). Probabilitas resesi tertinggi antara lain tercatat di Sri Lanka (85 persen), Eropa (55 persen), AS (40 persen), Korea Selatan (25 persen), Jepang (25 persen), dan Tiongkok (20 persen). Sementara probabilitas resesi untuk Indonesia sangat kecil, hanya 3 persen, dan jauh di bawah negara ASEAN lain seperti Filipina (8 persen), Thailand (10 persen), Vietnam (10 persen), dan Malaysia (13 persen).

Di bulan Oktober, IMF meluncurkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi global diestimasikan turun menjadi 2,7 persen, sedangkan pertumbuhan negara maju hanya 1,1 persen dan negara berkembang pada kisaran 3,7 persen. Hanya di negara berpendapatan rendah yang diproyeksikan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, yakni 4,9 persen.

Kondisi Perekonomian Indonesia

Pada bergagai forum, baik Presiden maupun Menteri Keuangan menyatakan perkiraan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan akan melambat. Hal ini menjadikan masyarakat resah dan khawatir terhadap kemungkinan besar resesi global akan terjadi pada tahun 2023.

Berbicara perekonomian tentunya harus dibarengi dengan data. Sampai dengan saat ini, kondisi perekonomian Indonesia masih memberikan sinyalemen positif. Setidaknya terdapat tiga hal yang dapat menjadi indikator positif dan dapat menjadi senjata Indonesia untuk menghadapi gejolak perekonomian global.

Pertama, pengendalian inflasi berjalan dengan baik sehingga tahun ini ekspektasi inflasi berada di kisaran 5 persen. Inflasi September 2022 memang cukup tinggi, menembus 1 persen, akibat kenaikan harga BBM. Mulai Oktober sampai akhir tahun, tampaknya inflasi akan turun kembali setelah seluruh dampak kenaikan harga energi terserap pada September 2022.

Kedua, rasio ekspor terhadap PDB hanya di kisaran 40 persen. Pada situasi resesi, kondisi semacam ini bisa menjadi keuntungan. Sebab, pelemahan ekspor tidak akan banyak memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, rasio utang terhadap PDB sudah turun di bawah 40 persen setelah belanja menanggulangi pandemi diturunkan pada 2022. Rasio utang ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan AS, Eropa, dan Tiongkok.

Kondisi Perekonomian Maluku Utara

Data dari BPS menyatakan bahwa perekonomian Maluku Utara pada Triwulan III tahun 2022 mencapai Rp.17,6 triliun ADHB atau Rp. 10,0 triliun ADHK 2010. Pada Triwulan III 2022, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sangat tinggi yaitu sebesar 24,85 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,72 persen.

Dari analisis sektor unggulan daerah pada Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2021 Maluku Utara mengalami pergeseran sektor unggulan dari sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2020, menjadi sektor Industri Pengolahan dan sektor Pariwisata pada tahun 2021. Pada Triwulan III 2022, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 29,46% pada distribusi PDRB dari sisi lapangan usaha.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Luar Negeri mendominasi ekonomi Maluku Utara. Tingginya kontribusi tersebut didukung oleh berkembang pesatnya Industri Pengolahan hasil tambang berupa feronikel sebagai respons atas tingginya permintaan komoditas nikel di pasar dunia.

Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan ketimpangan dan penurunan tingkat kemiskinan mencerminkan adanya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif  karena dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan.

UMKM sebagai backbone

Di tengah moderasi ekonomi global di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap menguat. Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya ditopang oleh transformasi ekonomi yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat, termasuk juga konsumsi akan barang impor.

Selain itu, investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan terus positif. Investasi yang dilakukan baik oleh publik maupun swasta akan terus menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik.

Selain indikator-indikator ekonomi yang menunjukan tren positif, Indonesia juga memiliki satu senjata yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman resesi. Sebagaimana perjuangan merebut kemerdekaan dengan menggunakan bambu runcing, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat yang bernama UMKM.

Dengan jumlah usaha mikro yang sangat banyak, kemampuan daya serap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran juga menjadi sangat besar. Tiap tahunnya sektor menyumbangkan persentase yang besar dalam pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia. Dengan jumlah UMKM yang selalu bertambah di setiap tahunnya, maka secara tidak langsung jumlah pengangguran juga akan berkurang.

Poin tambahan bagi UMKM adalah ketergantungannya terhadap nilai dolar yang kecil. Sehingga, naik turunnya nilai dolar di dunia tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan UMKM di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan utama UMKM menjadi solusi dalam berbagai keadaan ekonomi.

Kesadaran akan pentingnya UMKM dalam keberlangsungan ekonomi di Indonesia, harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk dapat mengelola dan meningkatkan peran UMKM agar dapat terus tumbuh dan berkembang.

Dalam konteks ini, pemerintah juga perlu menggandeng pihak perbankan, swasta, serta BUMN agar semua pihak tersebut dapat membuat skema-skema permodalan yang mudah diakses oleh para pelaku usaha UMKM.

Dapat disimpulkan bahwa, UMKM yang dimulai dari unit-unit kecil tentu akan menjadi penggerak roda perekonomian yang relatif tangguh. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa UMKM adalah sektor yang relatif mampu bertahan kuat di masa kritis.

Pada tahun 2023, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung pembiayaan perumahan untuk MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum.

Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp45,5triliun, lebih tinggi Rp13,9triliun atau 43,9 persen bila dibandingkan dengan outlook tahun 2022 sebesar Rp31,6triliun.