Ketua Pansus LKPJ DPRD Ternate: Mafia Pasar akan Terus Ada
Masalah yang Paling Krusial adalah Data Pedagang
TERNATE (kalesang) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, Maluku Utara, dinilai kacau dalam mengelola lokasi pasar.
Hal itu diketahui setelah Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ DPRD Kota Ternate tahun 2022, pada Sabtu (25/4/2023) melakukan pemantauan di sejumlah pasar di Ternate dan menemukan masalah yang sangat memprihatinkan.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Ternate, Nurlaela Syarif mengatakan, memang sampai saat ini tidak ada gerakan perubahan di tubuh Disperindag Kota Ternate.
Padahal, lanjutnya, gagasan walikota yang begitu baik ternayata tidak bisa diterjemahkan oleh Kepala Disperindag, Muchlis Jumadil, yang katanya berpengalaman.
“Masalah yang paling krusial adalah data pedagang, baik harian maupun bulanan. Data yang diberikan ke DPRD selalu berubah-ubah. Ini kan sesuatu yang ironis di tengah pusaran sistem digitalisasi.” Kesalnya.
Politisi Partai NasDem Kota Ternate itu menambahkan, ada pedagang yang dikasih tempat berjualan di dekat jalan untuk dilakukan uji coba, tetapi sampai dengan berbulan-bulan.
“Ketika kita tanya apakah sudah dibayar atau belum, mereka bilang belum dibayar. Padahal potensinya kalau kita lihat bisa kisaran jutaan, karena tempatnya sangat strategis, dekat pasar percontohan.” Ungkapnya.
Jadi, kata Nurlaela, pihaknya akan memberikan rekomendasi secara tegas kepada Pemkot Ternate untuk segera dilakukan atau menerapkan sistem digitalisasi, jangan lagi manual.
“Rekomendasi sistem digitalisasi ini sudah ulang-ulang kita sampaikan, tetapi masih dipertahankan oleh pemerintah, makanya kebocoran dan mafia pasar akan terus ada dan tidak bisa kita hindari.” Tandasnya.(tr-01)
Reporter: Juanda Umaternate
Redaktur: Junaidi Drakel