Membaca Realitas

Luas Kawasan Kumuh di Kota Ternate Masih 260 Hektare

Syafei: Kita Lagi Berjuang, Mudah-mudahan Tidak Dicoret

 

TERNATE (kalesang) – Kawasan kumuh di Kota Ternate, Maluku Utara masih tercatat seluas 260 hektare. Tentu, ini harus diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) sebagaimana program yang dicanangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Program tersebut, yakni Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan salah satu upaya strategis untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

“Kita masih punya pekerjaan rumah, khusus Kota Ternate masih ada sekitar 260 hektare kawasan kumuh yang kita harus tuntaskan.” Kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Ternate, Muhammad Syafei, Selasa (23/5/2023).

Baca Juga: Dubes Spanyol Bakal Perkenalkan Kebudayaan Tidore di Mata Dunia

260 hektare itu, kata Syafei, tersebar bukan hanya pada satu titik, misalnya Pulau Ternate dan tambahan di kawasan pesisir serta Kecamatan Pulau Hiri dan Moti, sedangkan untuk Kecamatan Batang Dua belum masuk dalam SK Kawasan Kumuh.

“Itu sudah ada dalam SK Kawasan Kumuh, sudah ditandatangani Pak Wali. Setelahnya tentu kewajiban kita mengatasi itu.” Ujarnya.

Terkait dengan kawasan kumuh ini, lanjutnya, membutuhkan kolaborasi, yakni diskusi dan masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Sehingga, apa yang menjadi pekerjaan rumah tersebut bisa segera tertuntaskan.

“Kolaborasi juga penting, dan sebenarnya kita semua stakeholder mampu untuk kita rapikan lingkungan kita. Kita bisa maksimalkan potensi yang ada untuk bisa sama-sama mengatasi kawasan kumuh.” Katanya.

Baca Juga: Orang Tua Calon Paskibraka Asal Kota Tidore Pertanyakan Hasil Seleksi

Syafei juga bertekad, bahwa pihaknya dalam tahun ini akan memaksimalkan fungsi Pokja, baik itu bertindak sebagai inisiator yang mengajak pihak-pihak terkait termasuk swasta untuk mengatasi kawasan kumuh secara bersama-sama.

“Bantuan-bantuan dari luar pasti tetap ada, akan tetapi sudah terbatas. Makanya, kita butuh kolaborasi karena berdasarkan program pemerintah Kotaku itu sampai batas 2024 saja.” Ungkapnya.

Jadi, dia menambahkan, pihaknya menargetkan kawasan kumuh di Kota Ternate selesai di tahun 2024. Tahun depan juga terdapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kelurahan Salero, Kota Ternate.

“Kita lagi berjuang, mudah-mudahan tidak dicoret, kita sementara siapkan.” Tandasnya.

 

Reporter: Rahmat Akrim

Redaktur: Junaidi Drakel