Soroti Kemiskinan di Maluku Utara, Jokowi: Itu Tugas Pemprov dan Kabupaten Kota

By kalesang On Agu 2, 2023

TERNATE (kalesang) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti naiknya angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, itu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan 6,46 persen per Maret 2023 berjumlah sebanyak 83,80 ribu.

Berdasarkan daerah tempat tinggal periode September 2022 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di wilayah perdesaan, yakni 1,20 ribu orang, sementara di wilayah perkotaan sebanyak 0,46 ribu.

“Jangan sampai ada terus yang menulis, bahwa kemiskinan di Maluku Utara masih ada. Ya, itu tugasnya pemerintah provinsi kabupaten dan kota yang diselesaikan lewat APBD, karena APBD juga mendapat manfaat dari perusahaan-perusahaan yang ada di sana.” Ujar Jokowi seperti dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/8/2023).

Jokowi menyampaikan, pemerintah daerah harus meminta kepada perusahaan-perusahaan misalnya kateringnya dikerjakan UMKM daerah, suplai sayur, telur, daging diberikan kepada pengusaha kecil daerah ini akan menumbuhkan ekonomi kecil dimana ada hilirisasi itu.

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, pemerintah tidak hanya berhenti di nikel, tetapi akan terus proxit, tembaga, tima, dan nilai tambah itu semakin besar dari program hilirisasi.

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebelum hilirisasi rata-rata 5,7 persen, akan tetapi setelah hilirisasi berada di angka 23 persen. Kata dia, jika semua provinsi seperti Maluku Utara, maka bisa dibayangkan pertumbuhan ekonomi nasional seperti apa.

“Dan tidak hanya berhenti di mineral saja, tetapi perkebunan dan kelautan, yang ini berdasarkan hitung-hitungan kami ini akan menyangkut, UMKM, petani, nelayan, kalau diberikan akses akan menghasilkan produk bernilai tambah.” Tutur Jokowi.

Reporter: Rahmat Akrim

Redaktur: Junaidi Drakel