Membaca Realitas

Diseminasi Fiskal dan Moneter Maluku Utara: Sinergi untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah

TERNATE (kalesang)  – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb) bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara menggelar acara Diseminasi Fiskal dan Moneter di Royal Resto & Function Hall, Ternate. Selasa (8/10/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, instansi pemerintah, akademisi, serta awak media dari seluruh wilayah Maluku Utara.

Dalam acara ini, dua kajian penting dipresentasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Erlangga Febrianno. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memaparkan Kajian Fiskal Regional (KFR), sementara Bank Indonesia mempresentasikan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP). 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb) bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara menggelar acara Diseminasi Fiskal dan Moneter di Royal Resto & Function Hall, Ternate. (FOTO: Humas)

Kedua kajian ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi fiskal dan moneter di Provinsi Maluku Utara, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, menyampaikan hasil Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2024, yang mencakup sasaran pembangunan daerah, perkembangan fiskal, harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah, serta analisis efektivitas belanja pembangunan infrastruktur. 

Meski terdapat capaian positif, seperti tingkat pengangguran terbuka yang berhasil ditekan hingga 4,16%, Maluku Utara masih menghadapi tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. 

“Pada Triwulan II 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 10,76%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 11,59%.,”ungkapnya.

Kendati demikian, realisasi pendapatan APBN Maluku Utara hingga September 2024 telah mencapai 74,49% atau sekitar Rp4,75 triliun, dengan belanja mencapai 68,07% atau Rp12,76 triliun. 

Tunas Agung optimistis bahwa dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun.

Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk berbagi informasi, data, dan rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dalam mendorong percepatan pembangunan di Maluku Utara.

“Kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait akan sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi, seperti perlambatan pertumbuhan dan peningkatan ketimpangan, guna memastikan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan,”tandasnya.

Editor : Yunita Kaunar