Taliabu, Kalesang – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Taliabu tahun anggaran 2025 tercatat masih rendah. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 15 Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp309,87 miliar atau 44,28 persen dari total anggaran sebesar Rp699,87 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu pos dengan capaian terendah, yaitu baru terealisasi Rp4,35 miliar dari target Rp39,24 miliar atau 11,09 persen. Dari rincian PAD, pajak daerah tercatat Rp1,46 miliar 21,65 persen, retribusi daerah Rp0,56 miliar 22,53 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp1,16 miliar. Sementara itu, pos lain-lain PAD yang sah tercatat Rp1,17 miliar atau baru mencapai 3,89 persen.
Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi pendapatan dari pemerintah pusat mencapai Rp289,29 miliar dari target Rp632,60 miliar atau 45,73 persen. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp16,23 miliar dari target Rp28,03 miliar atau 57,90 persen.
Dari sisi belanja daerah, capaian realisasi juga masih tergolong rendah. Dari total anggaran Rp699,87 miliar, belanja yang telah direalisasikan mencapai Rp242,22 miliar atau 34,61 persen.
Rincian belanja menunjukkan, belanja pegawai mencapai Rp101,89 miliar 36,54 persen, belanja barang dan jasa sebesar Rp78,90 miliar 41,72% persen, dan belanja modal senilai Rp32,94 miliar atau baru 27,49 persen dari total anggaran Rp119,81 miliar.
Sementara itu, belanja lainnya seperti bantuan keuangan, hibah, dan belanja tidak terduga mencapai Rp28,49 miliar atau 25,42 persen dari total anggaran Rp112,07 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja hibah tercatat menonjol dengan realisasi Rp6,69 miliar, bahkan melebihi target Rp1,46 miliar atau 458,94 persen.
Adapun pembiayaan daerah tercatat nihil, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, karena tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya maupun pembentukan dana cadangan.
Realisasi APBD hingga triwulan IV ini menunjukkan tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam mempercepat serapan anggaran, terutama di sektor belanja modal dan PAD yang masih jauh dari target.
Editor: Wendi Wambes
