Pertumbuhan Ekonomi Disorot, DJPb Malut Ingatkan Risiko Ketimpangan Sosial
Ternate, Kalesang – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara kembali menggelar media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi November 2025, Senin (24/11/2025), secara hybrid di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara. Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan instansi vertikal Kemenkeu.
Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Sakop, memaparkan dinamika ekonomi nasional dan regional beserta perkembangan kinerja APBN terkini.
Menurut Sakop, ekonomi global mulai menunjukkan pemulihan yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dunia, ekspansi PMI manufaktur, serta meredanya ketegangan perdagangan internasional.
“Pasar keuangan global juga mulai pulih seiring pemangkasan Fed Fund Rate. Di dalam negeri, perdagangan masih mencatat surplus berkat ekspor bernilai tambah tinggi,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa perekonomian Maluku Utara mencatat pertumbuhan tertinggi secara nasional, mencapai 39,10 persen (yoy) pada Triwulan III 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi industri pengolahan dan pertambangan yang menopang hilirisasi mineral.
“Stabilitas ekonomi makro daerah tetap terjaga. Inflasi kita berada pada level rendah, yaitu 1,18 persen, menggambarkan stabilitas harga yang baik,” ujar Sakop.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi belum sepenuhnya inklusif. Beberapa indikator sosial ekonomi memerlukan perhatian, seperti naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,55 persen, penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 105,81, serta kenaikan rasio gini ke level 0,299.
“Pertumbuhan berbasis sumber daya alam harus diimbangi kebijakan pemerataan manfaat, termasuk mitigasi dampak sosial dan ekologis,” tegasnya.
