Ternate, Kalesang – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) di Hotel Bela, Kota Ternate, Jumat, (8/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan inflasi terkini menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026 serta percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Maluku Utara.
Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara. Turut mendampingi Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili.
HLM tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara, unsur Forkopimda, instansi vertikal, hingga organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Sherly menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor guna menjaga inflasi daerah tetap berada di bawah rata-rata nasional.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong transformasi dari ketergantungan pasokan luar daerah menuju kemandirian pangan lokal.
“Beberapa langkah strategis yang disiapkan antara lain pembukaan 10 ribu hektare sawah baru, target swasembada telur pada 2026, perluasan kapasitas cold storage, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan untuk menjaga stabilitas harga komoditas perikanan,” bebernya.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas jangkauan Gerakan Pangan Murah (GPM), subsidi ongkos angkut, serta mempercepat digitalisasi pasar tradisional melalui penguatan jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan inflasi Maluku Utara pada April 2026 tercatat sebesar 0,80 persen secara month to month (mtm), meningkat dibanding Maret 2026 yang mengalami deflasi 0,54 persen.
Menurut Handi, Kota Ternate menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi sebesar 0,94 persen (mtm), dipengaruhi kenaikan tarif transportasi akibat naiknya harga avtur serta kelompok makanan dan minuman restoran.
Ia juga mengingatkan bahwa periode Iduladha menjadi fase yang perlu diantisipasi karena sejumlah komoditas seperti ikan segar, cabai rawit, beras, dan tiket angkutan udara berpotensi memicu inflasi akibat lonjakan permintaan.
“Dalam forum tersebut, TPID Maluku Utara juga mencanangkan program unggulan bertajuk “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi”. Program ini difokuskan pada penguatan sektor hulu dan hilir pangan guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat,” jelasnya.
Pada sisi hulu, program dilakukan melalui gerakan tanam RINDANG BERSERI atau Tanam Rica dan Kangkung di Pekarangan, modernisasi sarana pertanian dan perikanan, serta penerapan digital farming dan fishery.
Sementara pada sisi hilir, pemerintah akan mengoptimalkan Kios Sigap Pangan, memperkuat peran BUMD sebagai penyerap hasil produksi petani dan nelayan, serta memperlancar distribusi antarwilayah.
“Di sektor digitalisasi daerah, TP2DD Maluku Utara mendorong percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), perluasan pembayaran digital berbasis QRIS, hingga pemanfaatan e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah,” terangnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong menyusun peta jalan TP2DD serta meningkatkan literasi keuangan digital bagi masyarakat dan wajib pajak di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
