Kalesang – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 hingga September tercatat mencapai Rp2,58 triliun atau 74,91 persen dari total target Rp3,44 triliun. Data ini berdasarkan laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 29 September 2025.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi Rp843,21 miliar atau 97,85 persen dari target Rp861,70 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang melampaui target yakni Rp733,60 miliar atau 103,32 persen. Sementara retribusi daerah baru mencapai Rp7,47 miliar atau 65,80 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp1,58 miliar atau 48,84 persen.
Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi tercatat Rp1,71 triliun atau 66,51 persen dari pagu Rp2,58 triliun. Sedangkan pendapatan lainnya, terutama dari hibah dan penerimaan sesuai ketentuan perundang-undangan, mencapai Rp19,35 miliar atau 9.676,73 persen dari target Rp200 juta.
Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1,68 triliun atau 49,42 persen dari total pagu Rp3,41 triliun. Belanja pegawai mencapai Rp800,79 miliar (66,88 persen), belanja barang dan jasa Rp470,75 miliar (36,05 persen), belanja modal Rp126,75 miliar (24 persen), serta belanja lainnya Rp288,98 miliar (75,48 persen).
Sementara itu, dari pos pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tercatat Rp37,87 miliar atau 378,67 persen dari target Rp10 miliar, yang seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Untuk pengeluaran pembiayaan, belum terealisasi hingga akhir September, meski dialokasikan Rp40,47 miliar, termasuk pembayaran pokok utang Rp35,47 miliar.
Capaian ini menunjukkan bahwa meski pendapatan daerah relatif tinggi, terutama dari pajak, realisasi belanja masih rendah dan perlu digenjot dalam sisa tiga bulan ke depan agar target pembangunan daerah dapat tercapai.
Editor: Wendi Wambes