Pasokan Tersendat, DPRD Ternate Desak Solusi Distribusi LPG dari Ambon
Ternate, Kalesang – Gangguan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) di wilayah Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, mendorong DPRD setempat bersama pemerintah daerah untuk segera mencari solusi distribusi yang lebih efektif. Keterlambatan suplai dalam dua bulan terakhir bahkan memicu lonjakan harga di tingkat masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Farijal S. Teng, mengungkapkan bahwa persoalan ini telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina Patra Niaga di Kantor DPRD Ternate, Rabu (6/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, isu utama yang disoroti adalah ketidakstabilan distribusi serta kenaikan harga LPG yang dinilai cukup signifikan.
Menurut Farijal, ketersediaan energi menjadi hal krusial, terutama di tengah dorongan pemerintah untuk mempercepat konversi penggunaan minyak tanah ke LPG. Oleh karena itu, distribusi yang lancar menjadi kebutuhan mendesak.
Baca Juga: Harga LPG di Ternate Naik, Tabung 12 Kg Tembus Rp380 Ribu
“Pemerintah daerah melalui DPRD memberi perhatian serius terhadap kondisi ini. Apalagi program konversi energi sedang berjalan, sehingga suplai LPG harus tetap terjamin,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini pasokan LPG ke Ternate dipenuhi dari Surabaya melalui jalur Tol Laut. Namun dalam kondisi terkini, suplai dari Surabaya mengalami kendala sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan di Maluku Utara.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina Patra Niaga mengalihkan sumber distribusi dari Ambon. Meski demikian, jalur distribusi dari Ambon ke Ternate belum memanfaatkan fasilitas Tol Laut, yang berimbas pada meningkatnya biaya pengiriman.
“Perubahan jalur distribusi ini berkontribusi terhadap kenaikan harga LPG yang terjadi pada April dan Mei,” jelas Farijal.
Dampaknya, harga LPG ukuran 5,5 kilogram di Ternate kini mencapai sekitar Rp245 ribu, naik dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp170 ribu. Kondisi ini dinilai memberatkan masyarakat.
Untuk itu, DPRD Kota Ternate mendorong pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna membuka akses Tol Laut dari Ambon ke Ternate. Jika opsi tersebut belum dapat direalisasikan, diperlukan alternatif kebijakan lain untuk menekan biaya distribusi.
“Kami berharap ada langkah konkret agar pasokan tetap tersedia tanpa membebani masyarakat dengan harga yang tinggi,” pungkasnya.
