Ternate, Kalesang — Pemerintah Kota Ternate kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara. Raihan tersebut memperpanjang catatan WTP Kota Ternate menjadi 12 tahun berturut-turut sejak 2014, Kamis (4/6/2026).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar.
Nasri mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade tidak lepas dari kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran.
“Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, Pemerintah Kota Ternate kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang senantiasa berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Nasri.
Ia menilai, opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan cerminan dari kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang terus mengalami perbaikan. Karena itu, Pemkot Ternate akan terus berupaya mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang telah dibangun selama ini.
Selain mempertahankan prestasi tersebut, Pemkot Ternate juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK akan segera kami tindak lanjuti secara optimal. Selama beberapa tahun terakhir, Kota Ternate termasuk daerah dengan tingkat kepatuhan yang baik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Nasri menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kontribusi seluruh aparatur sipil negara, OPD, serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
“Ke depan, kami berharap seluruh proses administrasi dan pengelolaan keuangan dapat semakin baik, sehingga rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diminimalkan dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terus terwujud demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
