MBG Berpotensi Suntik Rp1,6 Triliun ke Maluku Utara, Kemenkeu Dorong Kesiapan Pangan Lokal
Ternate, Kalesang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Provinsi Maluku Utara. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan produksi pangan lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa memicu gejolak harga pangan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Maluku Utara, Sakop, saat menyampaikan rilis Torang Pe APBN Edisi Juni 2026 di Kantor Kanwil Kemenkeu Maluku Utara, Selasa (30/6/2026).
Sakop mengatakan, implementasi Program MBG diperkirakan akan menarik alokasi anggaran pemerintah pusat hingga sekitar Rp1,6 triliun ke Maluku Utara. Dana tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekonomi daerah apabila kebutuhan pangan program dapat dipenuhi oleh petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
“Program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi daerah. Karena itu, rantai pasok pangan lokal harus dipersiapkan sejak dini agar dana yang masuk benar-benar berputar di Maluku Utara,” ujar Sakop.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi Maluku Utara adalah masih tingginya ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah.
Berdasarkan kajian Kanwil Kemenkeu, sekitar 62 persen kebutuhan beras di Maluku Utara masih dipenuhi dari luar provinsi, sementara produksi beras lokal belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memicu tekanan inflasi apabila permintaan pangan meningkat akibat pelaksanaan MBG.
Karena itu, Kanwil Kemenkeu mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi petani dan nelayan, mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mendukung produksi pangan, serta membangun kemitraan antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi tani dan nelayan lokal.
Selain itu, Sakop menilai Maluku Utara memiliki keunggulan komparatif di sektor perikanan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein utama dalam menu MBG.
“Hail ini dapat mendukung Petani dan Nelayan kita perikanan meski upaya masih terus dilakukan,” katanya.
Sakop, menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati secara optimal tanpa mengganggu stabilitas pasokan pangan dan inflasi daerah.
