Percepat Penyediaan Penerangan Jalan, Pemkot Ternate Siapkan Market Sounding
TERNATE, Kalesang – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terus mendorong percepatan proses Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ).
Perkembangan proyek tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Auditorium Bapelitbangda Kota Ternate, Kamis (1/10/2026).
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengatakan rapat koordinasi menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan proyek yang telah melalui sejumlah tahapan dalam beberapa tahun terakhir.
Tauhid menegaskan Pemkot Ternate tetap berkomitmen agar pelaksanaan KPDBU berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi daerah.
“Tetap berkomitmen agar kegiatan KPDBU berjalan dengan baik karena menjadi bagian strategis daerah. Setiap prosedur, aturan, dan tahapan harus dilalui secara tertib dan sesuai ketentuan,” kata Tauhid.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan percepatan KPDBU menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, terlebih setelah adanya arahan Gubernur Maluku Utara agar proses tersebut segera dituntaskan.
Menurut Rizal, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mencari skema pembiayaan pembangunan. Dalam konteks tersebut, KPDBU dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan fasilitas publik.
Ia bahkan menyebut keberhasilan KPDBU di Kota Ternate nantinya dapat menjadi proyek percontohan atau pilot project bagi pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Maluku Utara.
“Karena dengan kondisi yang ada ini, KPDBU menjadi pilihan daerah-daerah untuk melakukan pembiayaan dalam rangka mendukung program pembangunan yang ada di sepuluh kabupaten/kota,” ujarnya.
Rizal menjelaskan, Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan KPDBU di Kota Ternate.
Ia mengatakan, Pemkot Ternate telah melewati sejumlah tahapan dalam proses KPDBU. Sebagian besar dokumen persyaratan juga telah dilengkapi dan pemerintah daerah kini mulai mempersiapkan tahapan market sounding.
“Artinya, kalau sudah memenuhi syarat-syarat dokumen tadi, maka pelaksanaan market sounding sudah dapat dilakukan. Bisa minggu depan, bisa dua minggu lagi,” jelas Rizal.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang menjadi pengampu program, yakni Dinas Perhubungan Kota Ternate, segera melengkapi sejumlah dokumen yang masih diperlukan.
Rizal menambahkan, dukungan dari Kementerian Dalam Negeri maupun lembaga penjamin juga telah terpenuhi. Pemkot Ternate kini tinggal menyelesaikan beberapa persyaratan sebelum masuk ke tahap market sounding.
Rizal memperkirakan, setelah tahapan market sounding dilaksanakan, sekitar 70 persen proses KPDBU yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah telah berjalan.
Selanjutnya, proses akan memasuki tahapan pelelangan badan usaha hingga masuknya pihak yang berminat untuk mengerjakan proyek tersebut.
“30 persen itu tinggal lelang badan usaha, kemudian peminat masuk, kemudian prosesnya sudah bisa jalan,” ujarnya.
Pemkot Ternate berharap seluruh tahapan KPDBU untuk penyediaan APJ dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan penerangan jalan sekaligus meningkatkan pelayanan fasilitas publik bagi masyarakat.
