Perkuat Layanan Hukum Digital, Kemenkum Malut Siapkan Inovasi Basigaro Masuk SINOVA
TERNATE, Kalesang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara menyiapkan berbagai inovasi layanan digital yang terhimpun dalam Portal Basigaro untuk didaftarkan melalui Sistem Inovasi Kementerian Hukum (SINOVA).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola inovasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital, khususnya dalam mempermudah masyarakat mengakses informasi dan layanan hukum.
Sejumlah layanan yang tersedia dalam Portal Basigaro di antaranya SI PERAHU untuk bantuan hukum gratis, GERCEP YANKI untuk percepatan pelayanan kekayaan intelektual, SI TEMAN untuk konsultasi online, INGA INGA untuk pelaporan online, serta SASADU sebagai dashboard kinerja.
Persiapan pendaftaran melalui SINOVA meliputi pemenuhan dokumen pendukung, penyusunan substansi inovasi, hingga identifikasi manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan pengembangan inovasi pelayanan publik harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan pelayanan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Inovasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Portal Basigaro menjadi salah satu upaya Kanwil Kemenkum Malut untuk menghadirkan akses layanan hukum yang lebih mudah. Karena itu, pengembangannya perlu terus diperkuat, baik dari sisi kualitas layanan, tata kelola, maupun keberlanjutannya,” ujar Topan.
Persiapan tersebut juga sejalan dengan kegiatan Penguatan Ekosistem Inovasi di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum untuk menginventarisasi, mengembangkan, serta mendokumentasikan inovasi secara sistematis.
Dalam kegiatan itu, ditekankan bahwa pengembangan inovasi pelayanan publik harus diawali dengan identifikasi akar permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
Inovasi tidak hanya dituntut memiliki unsur kebaruan, tetapi juga harus mampu menyederhanakan prosedur, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
Pengembangan inovasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.
Sementara itu, SINOVA merupakan sistem pengelolaan inovasi di lingkungan Kementerian Hukum yang mencakup tahapan pengusulan, verifikasi dokumen dan substansi, penetapan melalui penerbitan surat keputusan, hingga penyimpanan dalam repositori inovasi.
Sistem tersebut juga menjadi sarana bagi satuan kerja untuk mendaftarkan inovasi dalam kompetisi sesuai periode yang telah ditentukan.
Melalui pengembangan Portal Basigaro dan persiapan pendaftaran ke SINOVA, Kanwil Kemenkum Maluku Utara berharap inovasi layanan digital tidak sekadar menjadi bentuk pemanfaatan teknologi, tetapi juga mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah, cepat, dan berkualitas.
