TERNATE (kalesang) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate meminta Pemeritah Kota (Pemkot) Ternate agar lebih serius menangani masalah stunting di Kota Ternate, Maluku Utara.
Anggota Komisi III, Nurlaela Syarif kepada kalesang.id mengatakan SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ternate harus berkolaborasi dalam rangka penanganan stunting.
“Kalau tidak ada aksi kolaborasi agak kurang optimal, jadi aksi kolaborasi ini dalam rangka konvergensi penanganan stunting,” Ungkap Nurlaela saat diwawancarai, Senin (31/1/2022).
Bahkan, Politisi Partai NasDem itu mengungkapkan bahwa Kota Ternate sudah memiliki perda yang mengatur tentang anak dan kondisi sanitasinya dan itu semua terakomodir dalam Perda Kesehatan Ibu Bayi dan Balita (KIBLA).
“Kita sudah memproteksi lewat regulasi tinggal komitmen pemerintah, kalau memang ada peningkatan kasus stunting, ini berarti upayanya belum optimal.” Kata Doktor Ilmu Komunikasi itu.
Terpenting, kata Nurlela harus ada edukasi tentang ASI eksklusif dan pola pendampingan terhadap ibu-ibu hamil, agar dalam fase melahirkan kurang lebih 6 bulan masa persalinan sudah ada pendampingan sehingga produksi ASI tersebut terjaga.
“Jadi kalau sudah ada pendampingan otomatiskan begitu anak lahir langsung diberikan ASI eksklusif dan pasti ketika mengkonsumsi ASI eksklusif akan berbeda secara gizinya.” Tambahnya
Berdasarkan data yang dikantongi Komisi III, Nurlela mengatakan melalui sektor dinas kesehatan, ada beberapa kecamatan menjadi fokus penanggulangan stunting Pemkot Ternate seperti terdapat dalam SK 2022.
“Terdapat 5 kecamatan Kota Ternate diantaranya, Foramadiahi, Kastela, Rua, Afetaduma, Dorpedu, Kota Ternate Utara lewat Puskesmas Siko itu ada Soa, Kota Ternate tengah Makassar Barat, Kalumpang, Santiong, Salahudin, Batang Dua ada kelurahan Mayau, Tifure, Bido, Lelewi, Pante Sagu, sementara Hiri ada kelurahan Tomajiko, Faudu, Dodari Isa, Mado. Nah kalau sudah ada data lokusnya kan otomatis rencana aksinya harus di optimalkan.” Katanya
“jika masih ada angka anak yang mengalami gizi buruk atau stunting kota itu dianggap gagal.” Tutup Nela.(tr-01)
Reporter: Rahmat Akrim
Editor: Ibrahim
