Baratib Desak Pemkot Tikep Atasi Tingginya Harga Eceran BBM
TIDORE (Kalesang) – Front Barisan Rakyat Tidore Bergerak (BARATIB) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Walikota Tidore Senin (25/4/2022).
Aksi tersebut reaksi mahasiswa di Tidore atas situasi masyarakat Kota Tidore yang kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang harganya mencapai Rp15 ribu per liter ditingkat pengecer, padahal harga di satuan pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak naik.
Husen Mahmud dalam orasinya mengatakan, Kota Tidore sebagai kawasan yang memiliki 8 kecamatan harus diperhatikan secara menyeluruh sehingga harga Pertalite baik di Tidore pulau maupun di daratan Oba mulai dari Nuku hingga Kaiyasa harus sama.
“Beberapa kecamatan yang berada di Oba harus disalurkan BBM jenis Pertalite, mengingat rentang kendali dari SPBU dan beberapa kecamatan sampai ke setiap desa yang berjauhan. Sudah Mahal, Jauh lagi.”Teriaknya.
Peserta aksi menuding Pemkot Tidore lambat, dan berkaca ke Pemkot Ternate yang telah menerbitkan Surat Edaran walikota tentang pengendalian harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Pertamax di tingkat pengecer.
Mereka menyampaikan beberapa poin tuntutan yaitu Pemkot Tidore segera cabut surat edaran Nomor : 541/409/01/2022 tentang pembatasan pelayanan BBM Jenis Pertalite yang diterbitkan Pada 14 April 2022 lalu karena dinilai lemah. Segera menetapkan standarisasi Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM Non Subsidi yakni Pertamax dan Pertalite di tingkat pengecer. Segera terbitkan jenis plat merah dan kendaraan dalam proses pengisian BBM berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan, sekaligus membentuk Satgas ditiap kelurahan/kecamatan.
Selain itu, pendemo juga menuntut agar Pemkot Tikep segera membuat pemerataan BBM jenis Pertalite disetiap kecamatan, memberikan sanksi tegas kepada tiap-tiap pelanggar regulasi, serta membuat dan menetapkan regulasi sesuai point-point tuntutan dalam kurun waktu tiga hari terhitung sejak Senin (25/4/2022).
Merespon aksi unjuk rasa itu, Walikota Tidore Kepulauan Capt. Hi. Ali Ibrahim menyempatkan diri bersama demonstran dalam melakukan hearing terbuka didampingi Kadis Perindustrian dan Koperasi (Perindagkop) Samsul Bahri Latif, M.Si dan Kadis Perhubungan Daud Muhammad S.IP
Walikota mengaku setuju dengan tuntutan peserta aksi. Menurutnya, masalah kenaikan tidak hanya persoalan BBM saja tetapi juga ada pada transportasi baik itu darat maupun laut.
“Perlu ada fungsi pengawasan yang ketat sehingga dapat mengatasi problem yang ada. Terkait masukan-masukan dari adik-adik mahasiswa ini, kami akan melaksanakannya. Saya sangat setuju, nanti kami akan tindak lanjuti camat dan lurah segera mengawasi dilapangan.” Ujar Walikota.
Lanjut Walikota, terkait surat pemerintah tentang pengisian BBM menurut warna plat nomor, dia mengaku memang sesuai instruksi dari pusat kendaraan dinas tidak bisa mengisi bahan bakar bersubsidi hanya saja lagi-lagi pengawasan dilapangan harus diperketat.
“Adik-adik mahasiswa juga harus melaksanakan fungsi kontrol terhadap mobil plat merah. Apabila kedapatan dilaporkan ke ke Perindagkop atau bisa juga ke Dishub dan Satpol PP.”Tegas Walikota.
Terkait penentuan harga eceran walikota meminta peserta aksi untuk menunggu proses penetapan setelah melakukan pengkajian.
“Mungkin besok akan dilakukan pengkajian dan sampai kapan belum tentu namun pada prinsipnya kami akan menindaklanjutinya. Saya akan turun kawal langsung dan memanggil Satpol PP, kita kawal langsung sampe ke tingkat pengecer serta bertanya langsung sedetail mungkin.” Janji Ali. (tr-04)
Reporeter: M Rahmat Syafruddin
Editor :Wawan Kurniawan