JAKARTA (kalesang) – Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) cukup menuai sorotan dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut Wakil Presiden (Wapres) Indonesia K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa hal tersebut terdapat beban subsidi negara yang cukup besar.
“Subsidi kita itu lebih dari Rp500 triliun. Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain, bisa terus berlanjut.” Ujar Ma’aruf seperti dikutip dari laman resmi wapresri.go.id, Minggu (21/8/2022).
Kendati demikian, orang nomor dua si Indonesia itu mengungkapkan, wacana kenaikan harga BBM ini masih dalam tahap pengkajian.
“Ini yang masih terus difikirkan, jadi masih dalam penggodokan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik.” Ungkapnya.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.
Luhut menyebutkan, tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.
Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” Ujar Luhut seperti ditulis antaranews.com Minggu, (21/8/2022).
Ia juga menegaskan harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia. Luhut menambahkan pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.
“Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan,” imbuhnya.
Namun demikian, Luhut memastikan pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati dan Ia juga mengingatkan bahwa keputusan terakhir berada di tangan presiden.
“Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya.” Tutupnya. (tim)
Reporter: Rahmat Akrim
