SOFIFI (kalesang) – Samsudin A. Kadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (Malut) membuka secara resmi kegiatan Forum Diskusi Pembangunan Ekonomi Malut Perspektif Regional yang digelar Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut
Kegiatan tersebut berlangsung di Gamalama Ball Room Sahid Ternate, Rabu (31/8/2022). Dimana turut hadir dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI, Pungky Sumadi M.Cp, Ph,d,
Kemudian Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Maluku Utara serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Malut juga hadir.
Sekda dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2021 lalu, BPS Malut telah mempublikasikan bahwa Malut merupakab Provinsi dengan tingkat ekonomi tertinggi dan mengangkat daerah di mata pusat
“Namum demikian kita patut untuk terus melakukan pemetaan terhadap pengengembangan ekonomi regional melalui upaya-upaya peningkatan sumber perekonomian daerah.” Kata Samsudin.
Ia menjelaskan, persoalan ketenagakerjaan di Malut juga menjadi penting untuk dibicarakan, dengan meningkatnya jumlah perusahaan besar yang beroperasi. Maka jumlah tenaga kerja juga ikut bertambah
“Seperti perusahan tambang yang banyak merekrut tenaga kerja baik lokal, nasional bahkan tenaga kerja asing.” Ungkapnya.
Dikatakan Sekda, Jaminan kesejahteraan dari perusahan untuk para tenaga kerja sesuai dengan data BPS yakni jumlah angkatan kerja per bulan sampai Februari 2022 sebanyak 634.000 orang.
Ia sebutkan, jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan bulan Februari 2021 sebanyak 588.300 orang, dan tenaga kerja di wilayah pertambangan yang paling banyak sehingga perusahaan perlu diingatkan agar memperhatikan kesejahteraan para pekerja.
“Wakil rakyat sebagai perpanjangan tangan rakyat, jadi harus mampu memperhatikan setiap masukan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.” Ucapnya
Sekda juga sampaikan bahwa, Pemerintah Pusat melalui Tenaga Kerja RI telah membangun gedung balai latiah kerja (BLK) di Ibukota Sofifi dan bahkan pembangunannya sudah mulai rampung
Lanjutnya, sehingga dengan adanya BLK ini, tidak hanya tenaga kerja dibidang pertambangan saja yang mendapatkan perhatian, namun sudah tentu semua bidang keahlian akan memperoleh bimbingan suoayabbisa pastikan semua sektor ketenagakerjaan terdistribusi dengan baik.
“Saya berharap, dengan Forum Ekonomi Regional hari ini, Pemerintah Daerah maupun DPRD sebagai mandataris rakyat dapat melakukan kajian yang objektif terhadap upaya peningkatan nilai ekonomi.” Harapnya
Sementara itu, Kuntu Daud Ketua DPRD Provinsi Malut, mengatakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Karenanya ini merupakan suatu proses perumusan yang terencana dalam upaya mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ditataran praksis, Maluku Utara pembangunan ekonomi masih bersifat parsial dan sporadis. Di 10 Kabupaten/Kota belum memperlihatkan sinergitas tentang potensi ekonomi unggulan.”Tutup Kuntu.(tr-08)
Reporter : M. Rifdi Umasangadji
Redaktur : Wawan Kurniawan
