Malut Masuk Salah Satu Daerah dengan Tinggkat Penyuapan oleh Pelaku Usaha, Tertinggi di Indonesia

SOFIFI (kalesang) – Diduga ada indikasi penyuapan oleh pelaku usaha dalam proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Maluku Utara (Malut), Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sambangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Personil KPK langsung melakukan rapat dengan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Satuan Tugas (Satgas) I Direktorat Anti Koprupsi Para Nusa, Teguh Widodo menjelaskan, kedatangan kami ke Maluku Utara untuk mencegah dan meminimalisir seluruh pelaku usaha terlibat penyuapan dilingkup Pemprov Malut.

“Berdasarkan data yang ada di KPK Maluku Utara menjadi salah satu darah yang mengoleksi pelaku usaha yang terlibat penyuapan terbanyak di seluruh Indonesia.” Kata Teguh dihadapan wartawan, usai rapat dengan Gubernur AGK dan seluruh kepala SKPD di aula lantai empat kantor gubernur, Kamis (15/9/2022).

Menurutnya, berdasarkan hasil laporan yang di sampaikan pelaku usaha pada saat rapat dengan  personil KPK, paling banyak terjadi penyuapan ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Jadi dua dinas tersebut disinyalir paling sering terjadi penyuapan.” Sebutnya.

Lanjutnya yang membuat pelaku usaha melakukan penyuapan karena sistem dan regulasi, hingga kedepan kita akan merubah sistem dan regulasi agar tidak lagi terjadi kasus tindak pindana.

“Kita akan menutup sistem yang bolong agar sudah tidak lagi terjadi tindak korupsi, dan penyuapan. Kita juga akan merekomendasikan ke gubernur agar memperbaiki.” Tegasnya.

“Paling terbanyak melakukan penyuapan adalah pihak swasta, karena sistem dan  regulasi yang salah.” Pungkasnya.(tr-08)

Reporter : M. Rifdi Umasangadji
Redaktur : Wawan Kurniawan