TERNATE (kalesang) – Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK) sebesar Rp100 juta dari masing-masing kelurahan yang ada di Kota Ternate bakal dipangkas sebesar 13 persen.
Pemangkasan dana DPPK ini menyusul adanya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan studi banding yang akan diikuti oleh Lurah se-Kota Ternate di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
Hal ini menjadi polemik karena dianggap menghaburkan anggaran daerah. “Kenapa tidak pemateri yang dihadirkan ke Ternate.”Ungkap beberapa lurah yang enggan namanya dipublis.
“Para lurah-lurah akan buka anggaran PPPK sebesar 13 persen untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis di Bali.”Ucap Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate, Wanty Juliawanty.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate Abdullah Hi. M, Saleh mengaku, dirinya tidak mengetahui pasti tujuan keberangkatan para Lurah ke Bali.
Di mana, dikatakan dirinya hanya bertugas untuk mencairkan anggaran DPPK. “Kalau keberangkatan para lurah ke Bali itu saya kurang tahu, tugas saya hanya mencairkan dana sesuai Petunjuk Tekhnis (Juknis) DPPK.” Ungkapnya.
“Soal lurah mau pakai dana kelurahan untuk berangkat ke Bali, itu saya tidak tahu sama sekali.” Beber Abdullah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Jusuf Sunya saat dikonfirmasi pada Selasa (1/11/2022) mengatakan, Bimtek tersebut narasumbernya dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kebetulan mereka ada kegiatan disana ya mungkin sekalian.” Katanya.
Terkait dengan dipotongnya DPPK 13 persen, Jusuf mengaku jika dialokasikan tidak masalah. Hanya saja, nanti dilihat asas kebutuhannya.
“Saya kira kan ini baru rencana. Nanti kita lihat selesai APBD Perubahan.”Ujar Jusuf. (m-01)
Reporter: Rahmat Akrim
Redaktur: Wawan Kurniawan
