Anggaran Pilkada Tahun 2024 di Kota Ternate Capai Rp59 Miliar
Jusuf: Kita Kemarin Sudah Rapat dengan Provinsi Bicarakan Itu
TERNATE (kalesang) – Besaran anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kota Ternate, Maluku Utara kurang lebih senilai Rp59 miliar.
Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan, angka itu berdasarkan hasil rapat Kesbangpol, keuangan, penyelenggara Pemilu serta provinsi.
“Berdasarkan rapat itu hasilnya kurang lebih Rp59 miliar yang dibutuhkan.” Ucap Muhajirin saat diwawancarai awak media, Senin (5/6/2023).
Dari angka Rp59 miliar itu, lanjut Muhajirin, nantinya terdapat pembagian alokasi atau porsi, 40 persen di perubahan tahun 2023 dan 60 persen di APBD induk tahun 2024.
“Nanti diverifikasi lagi, kira-kira Kota Ternate dari Rp59 miliar itu berapa persen. Tapi presentasinya, dari hasil verifikasi baru ditetapkan.” Katanya.
Baca Juga: DPT Pemilu 2024 di Kota Tidore 79.633 Jiwa
Yang pasti, kata dia, DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk menjadi perhatian alokasi anggaran tahapan Pemilu, terutama Pilkada 2024.
Untuk tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan berlangsung di Februari, Muhajirin mengemukakan, menurut kepala Kesbangpol nilainya tidak terlalu besar, sehingga bisa ditampung di APBD Perubahan.
“Insya Allah Pileg yang tahapannya dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan TNI/Polri harus teralokasi di perubahan. Nilainya kurang lebih Rp5 miliar.” Terangnya.
Baca Juga: DPRD Gelar Paripurna Pemberhentian Wakil Walikota Ternate
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Jusuf Sunya menyampaikan, memang surat terkait Pemilu keluar setelah APBD 2023 diketuk, pihaknya diminta alokasikan sebesar 40 persen di perubahan tahun 2023 dan 60 persen di APBD induk 2024.
“Kita kemarin sudah rapat dengan provinsi membicarakan itu, karena ini ada beberapa Pilkada yang serentak, misalnya kepala daerah gubernur/walikota, jadi ada skemanya sharing anggaran.” Ungkap Muhajirin.
Baca Juga: Mei 2023 Inflasi Kota Ternate Capai 0,34 Persen
Jadi, kata dia, pihaknya sudah menerima anggaran pembiayaan dari para penyelenggara Pemilu, termasuk pihak keamanan TNI/Polri terkait dengan anggaran Pilkada.
“Kan ada sharing, ada juga yang tidak perlu dibiayai karena tahapannya sudah berjalan. Jadi nanti kita lihat lagi rinciannya untuk disesuaikan.” Pungkasnya.
Reporter: Rahmat Akrim
Redaktur: Junaidi Drakel
