TERNATE (kalesang) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) dana alokasi khusus (DAK) irigasi di Sahid Bela Hotel Ternate, Kamis (13/7/2023).
Rakor DAK irigasi yang melibatkan peserta dari Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR kabupaten/kota ini dibuka oleh Sekretaris Dinas PUPR Malut, Iswan Idrus.
Sambutan Plt. Kepala Dinas PUPR Malut, Daud Ismail yang diwakili Sekretaris Iswan Idrus mengatakan, DAK merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah tertentu.
“Dana tersebut dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana, pelayanan masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah serta pencapaian sasaran prioritas nasional.” Kata Iswan.
Dari program yang akan dibiayai DAK tersebut, Iswan menyampaikan, kemudian diupayakan untuk disinergikan dengan program-program nasional yang dibiayai APBN, atau program yang ditangani daerah sendiri melalui pendanaan APBD.
Sejalan dengan itu, Iswan menjelaskan, untuk lebih menjamin adanya kesinambungan dan lebih optimalnya hasil pembangunan di daerah, maka Pemerintah Pusat telah menegaskan kepada masing-masing daerah menyusun Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM).
“Pada masing-masing sub bidang sehingga jelas terinci mana saja yang dibiayai APBD dan mana yang dibiayai oleh DAK yang sumbernya dari APBN itu.” Ujarnya.
Menurutnya, sesuai petunjuk teknis penggunaan DAK Kementerian PUPR dan DPR RI melalui panitia kerja (Panja) telah berulang kali rapat untuk mengingatkan agar dana ini dimanfaatkan lebih terarah, optimal, efektif, efisien. Dan yang lebih penting adalah bisa sejalan dengan prioritas nasional, serta tidak tumpang tindih dengan program yang dibuat pemerintah daerah.
Secara nasional, lanjutnya, sesuai target RPJMD tahun 2024 untuk pembangunan jaringan irigasi harus mencapai 45%. Ternyata pada tahun 2022 pencapaian sudah 47,67%, dan hal ini sudah melebihi target.
Selain itu, dia menambahkan, Dinas PUPR Malut mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Pusat melalui DAK yang bersumber dari APBN tahun 2023 sebesar Rp86 miliar.
“DAK ini akan diperuntukkan bagi dua bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Program serta pembangunan ruas jalan yang tersebar di daerah Maluku Utara.” Kata Iswan.
Tentu, kata dia, Bidang Pengelolaan SDA dengan total anggaran sebesar Rp31 miliar, dan untuk pembangunan jaringan irigasi, terdiri dari jaringan irigasi Wayamli sebesar Rp15,5 miliar, rehabilitasi jaringan irigasi goal sebesar Rp8,7 miliar dan Kobe sebesar Rp6,9 miliar.
“Untuk itu kami atas nama Pemerintah Provinsi Malut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat yang telah menyertakan Provinsi Maluku Utara sebagai peserta DAK irigasi.” Ungkap Iswan.
Iswan mengungkapkan, pihaknya akan berupaya secara lebih optimal untuk benar-benar mengusahakan pengelolaan DAK di Provinsi Malut bukan saja dari bidang irigasi, tetapi juga dari bidang-bidang lainnya. Kebutuhan infrastruktur di Malut masih sangat banyak, tidak sebanding dengan kemampuan daerah untuk dapat memenuhi target secara nasional.
“Masih banyak fasilitas dan sarana pendukung bidang irigasi yang masih harus dibangun di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.”Pungkasnya.
Sekadat diketahui, rakor dihadiri Kepala Bidang Pelaksana DAK SDA Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR, Dr. Nova Dorma Sirait, ST, MT, dan Ari Sugeng Prasetyo, ST, MT.
Editor: Junaidi Drakel
