TERNATE (kalesang)– Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Maluku Utara menggelar seminar nasional tahun 2023 bertajuk Membangun Green Energy Pelayanan Publik Sektor Kelistrikan.
Kegiatan yang dihelat di Royal Resto, Kota Ternate itu menghadirkan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto sebagai keynote speaker.
Dalam pemaparannya, Hery mengatakan saat ini energi fosil yang digunakan sehari-hari terus mengalami defisit. Sehingga diperlukan eksplorasi pada hulu yang membutuhkan biaya mahal dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Bahkan, ia menilai banyak subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran, yang diambil oleh pihak-pihak industri tambang dan perkebunan.
“Bilamana tidak dibatasi subsidi BBM ini pastinya APBN akan terus menggerus seiring dengan penanganan BBM fosil yang sedemikian besar dengan jumlah yang terbatas dan sulit untuk diperbaharui.” Jelasnya.
Lanjutnya pemerintah harus membuat terobosan untuk menghasilkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan menggunakan bio energi seperti laut, panas bumi dan lainnya.
“Pemerintah telah menargetkan rasio electrification 100 persen pada tahun 2022. Berdasarkan rasio elektrifikasi dari Kementerian ESDM, diketahui bahwa pada tahun 2020, rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99,2 persen, dengan empat provinsi yang masih memiliki rasio elektrifikasi 90-95 persen dan satu provinsi yang memiliki rasio 88 persen yaitu NTT.” Tuturnya.
Hery mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi terutama pada wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Untuk itu ia menyarankan untuk pengelolaan energi dapat dilakukan dan dimulai pada hulu menggunakan green energy dengan program EBT yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan di setiap wilayah.
“Ada beberapa daerah yang sulit dijangkau karena sulitnya akses, minim infrastruktur, atau wilayah dengan penduduk yang tinggal berjauhan sehingga sulit membangun akses listrik secara komunal di wilayah tersebut.” Terangnya.
Kemudian untuk potensi EBT, ia bilang PLTS atap dapat menjadi solusi transisi energi di wilayah perkotaan. Sebab, tenaga surya menjadi potensi EBT terbesar yang dimiliki warga kota.
“Indonesia memiliki target EBT sebesar 23 persen pada bauran energi nasional pada 2025. Kebijakan ini, dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29 persen pada 2030.” Katanya.
Ia juga menyampaikan Provinsi Maluku Utara merupakan daerah tujuan investasi asing dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 29 persen. Namun, hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik Ombudsman di Provinsi Maluku Utara beserta kabupaten dan kotanya pada 2022 lalu menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan.
“Provinsi Maluku Utara masuk zona kuning dengan nilai 56,25 kategori C kualitas sedang. Dua kota dan tiga kabupaten masuk zona kuning dengan kualitas sedang serta lima kabupaten masuk zona merah dengan kualitas rendah.” Ungkapnya.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku Utara tidak mendongkrak perbaikan pelayanan publik di level pemerintah daerahnya, diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut mampu mendongkrak peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.” Tutupnya.
Reporter: Sitti Muthmainnah
Redaktur: Wawan Kurniawan