TERNATE (kalesang) – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) pastikan bulan ini proyek pembangunan Bandara Loleo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan mulai eksen.
Orang nomor satu Maluku Utara itu mengatakan, ada investor besar milik H. Robert dan investor dari Bogor, Jawa Barat yang telah siap membangun Bandara Loleo.
“Rencananya setelah 17 Agustus 2023 ini mulaik eksen.” Kata AGK pada saat membuka secara resmi Sarasehan regional Eco-Edu and sustainable tourism dan Launching Widi Coastal Festival (WCF) 2023, di Sahid Bella Hotel, Rabu (9/8/2023).
Sebelumnya, Plt. Kadis Perkim Provinsi Malut, Adnan Hasanuddin berkomentar di kalesang.id pada Jumat (10/2/2023). Menurutnya, ada 9 bidang lahan seluas 4,9 hektare yang dibebaskan sejak tahun 2022 lalu, saat ini belum dibayar.
Sembilan bidang lahan itu, kata dia, terletak di tepi jalan masuk ke Desa Beringin Jaya, Oba Tengah.
“4,9 hektare itu sudah memiliki sertifikat, dimana pemiliknya ada 5 orang, salah satunya almarhum mantan Ketua DPRD Tikep Ahmad Ishak.” Katanya.
Baca Juga: Polsek Oba Selatan, Tidore Kepulauan Dituding Lambat Tangani Kasus Kekerasan Seksual
Lahan tersebut, lanjutnya, dibebaskan pemerintah pada akhir tahun 2022 dan telah dinilai tim apresial atau tim penilai lahan dari pusat, dan direncanakan untuk dibayar pada Desember tahun 2022 melalui APBD-P Provinsi Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp10 miliar.
Hanya saja, kata dia, pengurusan pencariannya mengalami keterlambatan hingga dana tersebut dikembalikan ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
“Jadi pembayaran lahan itu dihitung hutang tahun 2023.” Katanya.
Karena itu, Adnan menyampaikan, Pemerintah Provinsi Malut kembali anggarkan di APBD Induk tahun 2023 sebesar Rp30 miliar untuk membayar lahan yang sudah dibebaskan.
Akan tetapi, kata dia, DPA di BPKAD Malut belum ada sama sekali, sehingga pembayaran molor. Pembayaran akan dilakukan oleh BPN Maluku Utara karena pelaksanaan dan eksekusi merupakan kewenangan BPN.
“Jadi kita di dinas hanya menyiapkan administrasinya dan perencanaannya saja, sedangkan untuk pelaksanaan dan eksekusi, itu wewenang BPN, tapi sekali lagi itu tergantung DPA di keuangan sudah jadi atau belum.” Ujarnya.
Dia menjelaskan, harga lahan kemungkinan di angka Rp23 hingga Rp27 ribu/meter. Makanya dengan jumlah anggaran sebesar Rp30 miliar, dapat membayar lahan seluas 200 hektare.
“Sejauh ini, kendala dalam proses pembebasan lahan, karena warga yang punya lahan rata-rata berdomisili di Pulau Tidore. Semua sudah tanda tangan surat pernyataan dan sementara masih pengurusan patok lahan untuk pembuatan sertipikat.” Pungkasnya.
Sekadar diketahui, Bandara yang berskala internasional ini diprediksi akan menguras anggaran sebesar Rp7 triliun. Lama waktu yang dikerjakan untuk pembangunan tersebut diprediksi memakan waktu selama 8 hingga 9 bulan.
Selain itu, luas pembangunan bandara tersebut sebesar 400 hektare, lokasinya berada di Desa Aketobololo. Di dalam lahan tersebut, terdapat 300 orang pemilik tanah.
Editor: Junaidi Drakel